AI Ubah Industri Kehumasan, Telkom Tekankan Trust dan Akuntabilitas Tetap Kunci

Perkembangan generative artificial intelligence (AI) berpotensi mengubah cara kerja industri kehumasan, mulai dari produksi konten hingga distribusi informasi. 

Di tengah percepatan teknologi ini, kepercayaan (trust), akurasi informasi, dan akuntabilitas tetap menjadi prinsip penting dalam komunikasi organisasi. Hal ini mengemuka dalam sesi panel Konvensi Humas Indonesia (KHI) 2026 bertajuk “Integritas Humas di Era Generative AI” di Surakarta, Sabtu (17/10). 

VP Business Integration & Strategic Planning Telkom Indonesia Fauzan Feisal menilai, organisasi perlu mengantisipasi perubahan yang dibawa AI karena perkembangannya berpotensi berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan transformasi teknologi sebelumnya, seperti internet dan media sosial.

Sebagai bentuk antisipasi dan orkestrasi nyata terhadap transformasi tersebut, Telkom telah membangun ekosistem kecerdasan buatan terpadu bernama AICosystem. Ekosistem besar ini digerakkan secara langsung oleh inisiatif Telkom AI Center of Excellence yang beroperasi melalui lima pilar utama yang saling bersinergi.

Kelima pilar tersebut meliputi AI Campus untuk kolaborasi akademik dan pengembangan talenta, AI Playground sebagai ruang eksperimen teknologi, AI Connect sebagai wadah kolaborasi komunitas, AI Hub guna menghadirkan solusi siap pakai bagi industri, serta AI Native untuk meningkatkan produktivitas operasional internal perusahaan.

Menurut Fauzan, ada tiga aspek yang perlu dicermati organisasi dalam menghadapi perkembangan AI, yakni kemunculan model ekonomi baru, percepatan perubahan teknologi, serta pergeseran dari penggunaan AI sebagai alat bantu menuju agen AI yang terintegrasi dalam organisasi.

Pergeseran tersebut berpotensi mengubah proses kerja di industri komunikasi. Pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan koordinasi dan waktu panjang, seperti produksi konten, dapat dilakukan lebih cepat dengan bantuan agen AI.

“Peran yang lain, seperti peran berpikir, peran membuat, dan peran mendistribusikan informasi, semua peran ini akan tergantikan oleh kecerdasan buatan,” ujar Fauzan.

Meski demikian, menurutnya, perubahan cara kerja tersebut tidak menghilangkan esensi komunikasi, yaitu membangun kepercayaan antara pemilik informasi dan audiens. Karena itu, pemanfaatan AI perlu diiringi dengan kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pesan yang dihasilkan dan disampaikan kepada publik.

“Esensi dari komunikasi adalah membangun rasa percaya dari si owner (pemilik informasi) ke audiens,” kata Fauzan.

Ia pun menekankan pentingnya akuntabilitas dalam komunikasi berbantuan AI. “Siapa yang akan menjawab terhadap pesannya?” ujarnya, mengingatkan bahwa penggunaan teknologi tidak menghilangkan kebutuhan akan pihak yang bertanggung jawab atas informasi.

Verifikasi Informasi Menjadi Kunci

Pentingnya akuntabilitas tersebut berkaitan erat dengan proses verifikasi informasi. Wakil Ketua Umum AMSI Citra Prastuti menilai, hubungan antara praktisi humas dan media sama-sama bertumpu kepada kepercayaan. Di dalam hubungan ini, siaran pers menjadi salah satu jembatan komunikasi antara organisasi dan media.

Namun, penggunaan AI dalam penyusunan pesan perlu diikuti pemeriksaan terhadap akurasi informasi. Kualitas keluaran AI bergantung, antara lain, pada masukan yang diberikan. Jika informasi awal keliru, hasil yang dihasilkan juga berisiko tidak akurat.

Citra juga menyoroti perubahan cara masyarakat mengakses berita. Kini, audiens dapat memperoleh informasi melalui asisten AI tanpa harus mengunjungi situs media secara langsung. Kondisi ini membuat akurasi informasi yang disajikan AI semakin penting karena kekeliruan dapat menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, Citra menekankan perlunya keterlibatan manusia dalam proses pemanfaatan AI atau pendekatan human in the loop.

“Tapi kemudian bagaimana kemudian bisa tetap ada human in the loop,” katanya.

Keterlibatan manusia juga menjadi penting dalam komunikasi krisis. Menurut Citra, situasi krisis membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan memproses dan menyampaikan informasi karena praktisi humas perlu memahami konteks, merespons situasi secara tepat, serta menunjukkan empati.

“Ketika crisis itu kalau kita serahkan kepada robot-robot ini untuk bekerja, maka dia tidak akan punya empatinya, dia tidak akan punya sense-nya,” ujar Citra.

Manusia Tetap Memegang Tanggung Jawab atas Pesan

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Promosi & Humas KORIKA Dini Fronitasari menjelaskan bahwa AI generatif tidak dirancang untuk memastikan kebenaran informasi. Teknologi tersebut menghasilkan teks berdasarkan pola statistik dari data pelatihan, sehingga jawabannya dapat terdengar meyakinkan meskipun belum tentu benar.

Di dalam konteks kehumasan, risiko tersebut perlu mendapat perhatian karena pesan yang dihasilkan AI dapat dipersepsikan sebagai pernyataan resmi institusi. Dengan demikian, penggunaan AI berkaitan langsung dengan reputasi organisasi dan tanggung jawab atas informasi yang disampaikan kepada publik.

Dini menekankan bahwa kemampuan AI menghasilkan pesan perlu dibedakan dari kemampuan memverifikasi kebenarannya. Karena itu, pengawasan manusia tetap diperlukan, termasuk untuk memeriksa nama, angka, dan kutipan dalam siaran pers.

Selain akurasi, organisasi juga perlu mempertimbangkan konteks masyarakat yang menjadi sasaran komunikasi. Keragaman bahasa dan budaya di Indonesia, misalnya, menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam menilai kesesuaian keluaran AI.

“Keberhasilan AI itu tidak diukur dari kecepatan produksi, tetapi dari ketepatan informasi, dari QC pemeriksaan, dan juga dari beberapa manfaat pesan bagi publik,” ujar Dini.

Pandangan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pemanfaatan AI dalam kehumasan tidak cukup diukur dari efisiensi produksi. Ketepatan informasi, pemeriksaan kualitas, dan manfaat pesan bagi publik tetap menjadi tolok ukur penting dalam menjaga integritas komunikasi.

Sebagaimana disampaikan Dini, “AI membantu menunjukkan jalan, tetapi manusia tetap memegang kemudi dan tanggung jawabnya.”