Janji Prabowo Naikkan Gaji untuk Berantas Korupsi Dinilai Bukan Solusi

"Saya kira kalau mau dari akar, penghasilan bukan akar (masalah korupsi)," kata Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center Roy Salam.
Image title
19 Januari 2019, 05:00
Debat Capres I 2019
Arief Kamaludin | Katadata
Ketua KPU Arief Budiman (tengah) bersama pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kedua kiri) dan Ma'ruf Amin (kiri) serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto (kedua kanan) dan Sandiaga Uno (kanan) bersiap mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilihan Presiden 2019, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, menjanjikan kenaikan gaji aparatur pemerintah atau birokrasi untuk memberantas korupsi. Namun, Indonesia Budget Center, organisasi nirlaba yang fokus menyorot politik anggaran negara, menilai cara ini bukan solusi.

"Jadi, saya kira kalau mau dari akar maka penghasilan bukan akar (masalah korupsi). Tapi, ini komponen pendukung dalam membangun stabilitas nasional," kata Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam kepada Katadata.co.id, Jumat (18/1).

Menurutnya, akar permasalahan lebih menyangkut belum terbangunnya kepercayaan, transparansi, dan akuntabilitas pejabat publik, partai politik, maupun sistem politik. Pengaderan aparatur negara juga belum konsisten. (Baca juga: Disinggung Soal Caleg Koruptor, Prabowo Subianto Naik Pitam

Selain itu, belum tersedia pula pelayanan publik yang dapat mengakomodir pengaduan masyarakat secara tuntas. "Di Indonesia sudah ada upaya membangun ini tetapi tidak berjalan secara konsisten," ujar Roy.

Advertisement

Sistem pengaduan yang ada sekarang baru menjangkau masyarakat yang melek teknologi informasi. Tapi, sekalipun publik melayangkan pengaduan tetap saja keluhan mereka tidak ditindaklanjuti.

Kendala lain salah satunya karena antarlembaga belum terintegrasi. Padahal, imbuh Roy, setiap tahun negara mengalokasikan Rp 4 triliun per tahun untuk membiayai layanan pengaduan masyarakat.

IBC menilai bahwa program pemberantasan korupsi yang perlu ditawarkan pasangan calon (paslon) dalam Pilpres 2019, yakni soal pembenahan layanan publik. Tak hanya itu, pengaderan sumber daya manusia (SDM) di berbagai lini pemerintahan juga harus berdasarkan kinerja.

Sementara itu, Amien Sunaryadi turut berkomentar terkait gagasan kenaikan gaji birokrat. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang pensiun per November 2018 ini menyatakan, korelasi antara peningkatan gaji dengan tindakan korupsi sangat kecil.

Salah satu upaya untuk mengikis praktik korupsi di lingkungan birokrat ialah menerapkan sistem prestasi. Artinya, manajemen aparatur negara dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil. (Baca juga: Bappenas: Korupsi Sektor Swasta Ganggu Perekonomian Indonesia)

SDM yang menempati berbagai posisi di lingkungan pemerintahan juga harus berintegritas. Pasalnya, mereka akan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oknum yang terindikasi melakukan kecurangan segera diberhentikan.

Dalam acara perdana Debat Pilpres 2019, Calon Presiden 02 Prabowo Subianto mengatakan, akar praktik korupsi adalah gaji aparat hukum dan pegawai negeri sipil (PNS) yang kurang dan tidak realistis.

Oleh karena itu, dia menjanjikan perbaikan kualitas hidup birokrat jika ia terpilih menjadi presiden. "Dengan peningkatan (gaji) signifikan (terjadi) perbaikan kualitas hidup. Kalau masih korupsi akan kami tindak sekeras-kerasnya," tutur Prabowo.

Reporter: Rizky Alika
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait