Menunggu Terbitnya Regulasi tentang NFT

Berkembangnya NFT dan metaverse menuntut keamanan dalam mengakses dunia digital. Selain regulasi, dibutuhkan literasi digital yang mumpuni agar masyarakat tidak menyalahgunakan NFT.
Image title
Oleh Shabrina Paramacitra - Tim Riset dan Publikasi
29 Juni 2022, 17:18
Berkembangnya NFT dan metaverse menuntut keamanan dalam mengakses dunia digital. Selain regulasi, dibutuhkan literasi digital yang mumpuni agar masyarakat tidak menyalahgunakan NFT.
123RF

Token yang tak dapat ditukar atau non-fungible token (NFT) kian marak diperjualbelikan di dunia maya. Aset digital dengan sertifikat yang unik ini menjadi salah satu media berkarya bagi para seniman. Tak hanya itu, kolektor juga semakin meminati karya-karya dalam bentuk NFT. 

NFT dapat berupa karya musik, gim, gambar aninasi, foto, maupun karya-karya seni lainnya. NFT yang biasanya diperdagangkan dengan menggunakan mata uang kripto pun menjadi salah salah satu ruang berekspresi bagi seniman. Perdagangan dan eksposur NFT di dunia maya membuatnya mudah dijangkau oleh para seniman maupun kolektor dari berbagai negara.

Dari Indonesia, seniman yang sukses menjual karyanya, yakni Karafuru yang dikembangkan oleh Museum of Toys. Karakter-karakter Karafuru berhasil ditransaksikan senilai Rp1 triliun. 

Pasangan artis Lesty Kejora dan Rizky Billar juga menjual NFT berupa komik digital via Leslar Metaverse. 

Dalam perusahaan metasemesta yang diciptakan oleh pasangan itu, keduanya juga meluncurkan token kripto bernama Leslar Coin. 

Setelah berita tentang kesuksesan Ghozali yang berhasil menjual swafotonya dengan nilai miliaran rupiah beberapa waktu lalu, minat masyarakat terhadap NFT dan metaverse memang terus meningkat. 

Pada berbagai platform, banyak akun, bahkan menjual barang-barang yang tak lazim. Misalnya, foto Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ada pula yang menjual swafoto dengan pose memegang kartu KTP elektronik. 

Hal ini tentu melanggar aturan mengenai keamanan data pribadi. Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dedy Permadi mewanti-wanti agar hal tersebut tidak terulang kembali. 

Ia mengingatkan para platform transaksi NFT untuk memastikan tidak memfasilitasi penyebaran konten yang melanggar peraturan perundang-undangan. 

“Baik berupa ketentuan pelindungan data pribadi hingga pelanggaran hak kekayaan intelektual,” kata Dedy dalam keterangan pers.

Ia menjelaskan, seluruh penyelenggara sistem elektronik (PSE) wajib memastikan platform tidak digunakan untuk tindakan yang melanggar aturan. Hal itu tertuang dalam Undang-undang (UU) No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta perubahan dan peraturan pelaksananya.

“Pelanggaran terhadap kewajiban yang ada dapat dikenakan sanksi administratif, termasuk pemutusan akses platform bagi pengguna dari Indonesia,” ujar Dedy. 

Kementerian Kominfo pun akan bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya dalam mengawasi perkembangan NFT dan metaverse. 

“Kami akan mengambil tindakan tegas dengan melakukan koordinasi bersama Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), kepolisian, dan kementerian atau lembaga lainnya untuk melakukan tindakan hukum bagi pengguna platform transaksi NFT yang melanggar hukum,” ujar Dedy.

Senada dengan Dedy, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Tirta Karma Sanjaya mengatakan, NFT bukan hanya terkait komoditi. Ini artinya, regulasi NFT tak hanya diatur oleh Bappebti. 

Ia mengatakan, saat ini pemerintah masih membutuhkan waktu untuk berkoordinasi dalam menyusun aturan mengenai NFT. 

"Perlu diputuskan di rapat koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait dan membuat peta jalan pembagian tugas kewenangan terkait," ujar Tirta.  Dalam laporan sejumlah media, Bappebti berencana membuat aturan ini setelah bursa kripto dibentuk.

Pentingnya Literasi Digital dalam Perkembangan Metaverse yang Pesat

Perusahaan data NFT Nonfungible.com mencatat, penjualan aset digital NFT mencapai US$17,6 miliar atau sekitar Rp251,6 triliun tahun lalu. Nilainya melonjak 21.000 persen dibandingkan dengan 2020 sebesar US$82 juta atau Rp1,2 triliun.

Metaverse memang telah menarik minat banyak orang. Dalam interaksi dalam dunia yang multi semesta itu, seseorang tak hanya dapat mengoleksi NFT. Penjualan properti, mengerjakan pekerjaan kantor dan lain-lain, sudah bisa dilakukan via metaverse

Masyarakat global bahkan mempunyai keinginan untuk lebih banyak berinteraksi dan beraktivitas dalam metaverse.

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) Teguh Kurniawan Harmanda memprediksi NFT semakin menjadi tren tahun ini. 

"Ini juga seiring dengan pengetahuan mereka (masyarakat) soal manfaat dan peluang pertumbuhan ekonomi kreatif dan digital," katanya dalam siaran pers.

Menurut dia, sektor perusahaan maupun tokoh yang menjual aset kripto NFT semakin beragam. "Pasar akan semakin dewasa, dengan banyaknya marketplace (lokapasar) NFT yang bermunculan," imbuh Manda.

Terpisah, dalam konferensi pers pada Rabu (26/1/2022), Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi mengungkapkan gelaran Presidensi G20 Indonesia akan membentuk kelompok kerja ekonomi digital atau Digital Economy Working Group. Forum ini akan membahas teknologi metaverse hingga NFT. "Ini termasuk kecakapan digital," katanya.

Menurut Dedy, hal-hal terkait kecakapan digital akan mendorong tumbuhnya ekosistem dalam dunia NFT dan metaverse yang sehat. 

Dengan kebiasaan digital yang dilengkapi dengan literasi yang cukup, masyarakat akan dapat mengakses metaverse tanpa potensi kerugian bagi dirinya maupun orang lain. Informasi mengenai literasi dan kecakapan digital dapat diakses via info.literasidigital.id.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait