Tingkatkan Perlindungan Sosial, Belanja Negara Dipatok Rp 2.439 T
Ruang belanja negara di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 ditetapkan sebesar 15% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Persentase ini setara dengan Rp 2.439,7 triliun.
Angka tersebut tercatat 10% lebih tinggi dari prakiraan realisasi belanja negara tahun ini sebesar Rp 2.220,7 triliun. Apabila dikomparasikan dengan belanja negara pada 2014 senilai Rp 1.777,2 triliun menunjukkan kenaikan hingga 37,3%..
Porsi yang diberikan untuk belanja negara di dalam RAPBN, sejumlah Rp 1.607,3 triliun diantarnya untuk belanja pemerintah pusat. Adapun, anggaran untuk transfer ke daerah dan Dana Desa dialokasikan Rp 832 triliun.
Perincian terkait belanja negara dikemukakan Presiden Joko 'Jokowi' Widodo melalui pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2019 di Komplek DPR/MPR, Jakarta, Kamis (16/8). Menurutnya, kualitas belanja negara ditingkatkan untuk memacu perekonomian dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan rakyat.
(Baca juga: DPR Minta Pemerintah Fokus Pada Program Kesejahteraan Masyarakat)
Oleh karena itu, belanja negara pada tahun depan diarahkan kepada upaya penguatan program perlindungan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), percepatan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan penguatan desentralisasi fiskal.
Pemerintah hendak mengalokasikan ruang senilai Rp 381 triliun di dalam RAPBN 2019 untuk mendanai program perlindungan sosial. Jumlah ini menunjukkan kenaikan 31,9% dibandingkan dengan pada APBN tahun ini sebesar Rp 287 triliun.
Dana program perlindungan sosial mencakup Dana Desa, subsidi, bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bantuan sosial pangan, Program Keluarga Harapan (PKH), Bidikmisi, dan Program Indonesia Pintar (PIP). Khusus untuk bantuan JKN akan menyasar 96,8 juta jiwa penduduk sedangkan penerima PKH ditargetkan 10 juta keluarga disertai peningkatan besaran manfaat seratus persen.
