Hadapi Dinamika Global, Porsi Pinjaman Membesar US$ 2,5 Miliar

Kementerian Keuangan memperbesar porsi penarikan pinjaman US$ 2,5 miliar sebagai bentuk antisipasi menghadapi dinamika perkonomian global.
Rizky Alika
15 Agustus 2018, 12:24
Kemenkeu KATADATA | Arief Kamaludin
Kemenkeu KATADATA | Arief Kamaludin
Kemenkeu KATADATA | Arief Kamaludin

Pemerintah memperbesar porsi penarikan pinjaman program (loan program) sebesar US$ 2,5 miliar untuk dapat dicairkan pada tahun ini hingga tahun depan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan. Opsi ini merupakan salah satu upaya kementerian dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian di pasar global maupun dalam negeri.

"Kami lakukan antisipasi dalam bentuk penyesuaian strategi," katanya saat ditemui di kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (15/8). Pinjaman program adalah salah satu instrumen pembiayaan utang pemerintah di luar penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

(Baca juga: Investor SBN Minta Return Tinggi, Biaya Utang Pemerintah Akan Membesar)

Advertisement

 

Berdasarkan catatan Kemenkeu, pembiayaan utang per Juli tahun ini sejumlah Rp 205,57 triliun. Nilai ini setara dengan 51,49% dari target serta menunjukkan penurunan sebesar 30,64% secara year on year (yoy).

Perinciannya a.l. pembiayaan dari SBN Rp 221,94 triliun sekitar 53,54% dari target dan menunjukkan penurunan 27,86% (yoy). Ada pula pinjaman (neto) sebesar Rp 16,37 triliun setara dengan kenaikan 45,51% (yoy).

Terdapat dua komponen di dalam pinjaman (neto) tersebut, yakni pinjaman dalam negeri dan luar negeri. Untuk pinjaman dalam negeri terealisasi minus Rp 83,3 miliar karena kenaikan pinjaman lebih kecil dibandingkan dengan pembayaran cicilan pokok.

Selain itu, Kemenkeu juga menempuh sejumlah strategi, yakni menerbitkan tiga instrumen sampai pengujung 2018 a.l. penerbitan Saving Bond Ritel (SBR) 004, Obligasi Negara Ritel (ORI), dan sukuk tabungan. 

Tidak hanya itu, imbuh Luky, pihaknya juga mempermudah proses penerbitan valas di luar negeri (offshore). Tujuannya agar lebih simpel pada saat lelang di pasar domestik mengingat pemerintah membutuhkan pembiayaan segera. 

Namun, Kemenkeu juga mendapatkan permintaan dari beberapa investor yang tidak memilih mekanisme lelang melainkan private placement. “Itu cukup membantu kami," ujarnya. Tapi, kementerian tetap berupaya mengoptimalkan lelang surat utang dengan memperluas basis investor, khususnya ritel atau individu.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait