Hukum Investasi Kripto dalam Islam
Investasi kripto kian digemari sebagai salah satu alternatif untuk investasi. Mata uang kripto kini telah banyak digunakan baik para pemilik dana maupun para manager investasi.
Beberapa mata uang kripto yang dikenal secara luas saat ini seperti Dogecoin (DOGE), Ethereum (ETH), atau Bitcoin (BTC).
Menurut catatan Bappebti atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, jumlah investor aset kripto di Indonesia mencapai 12,4 juta per Februari 2022, meningkat sebanyak 532.102 orang dibanding pada 2021. Bahkan, jumlah tersebut melampaui jumlah investor di pasar modal, reksadana, hingga surat berharga negara (SBN).
Survei Katadata Insight Center (KIC) menunjukkan, bitcoin menjadi mata uang yang paling diincar investor dengan presentase sebanyak 63,8 persen responden membeli Bitcoin. Jenis kripto selanjutnya yang paling banyak dibeli adalah Etherum dengan presentase mencapai 50,6 persen. Dogecoin berada di posisi ketiga dengan persentase 43,1 persen. Adapun platform jual-beli kripto yang nampaknya paling banyak digunakan di Indonesia saat ini adalah Indodax.
Namun sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim tersebsar bagaimanakah pandangan syariah terhadap investasi jenis ini di Indonesia?
Terdapat beberapa pandangan ulama dalam menyikapi tren investasi ini. Pandangan para ulama ini terbagi ke dalam ruang lingkup penggunaan uang kripto untuk muamalah (jual-beli) dan untuk investasi.
Beberapa lembaga otoritas fatwa keagamaan seperti Majma’ al Buhuts al Islamiyah Al Azhar dan Dar al Ifta Mesir mengharamkan muamalah menggunakan uang kripto. Sementara itu, Majelis Tarjih dan Tajdid Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram menggunakan uang kripto baik untuk investasi maupun alat tukar.
Menurut Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, sebagai alat investasi, mata uang kripto memiliki sifat spekulatif dan sangat fluktuatif, dengan kenaikan atau penurunan nilai yang tidak wajar. Selain sifat spekulatif, mata uang kripto juga dinilai mengandung ketidakjelasan (gharar).
“Kedua sifat spekulatif dan gharar tersebut diharamkan oleh syariat, dan tidak memenuhi nilai dan tolak ukur etika bisnis menurut Muhammadiyah, khususnya dua poin yaitu tidak boleh ada gharar (HR. Muslim) dan tidak boleh ada maisir (QS. Al Maidah: 90)," tulis PP Muhammadiyah dalam keterangan resmi.
Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan mata uang kripto untuk transaksi jual-beli namun tetap diperbolehkan (halal) untuk investasi. Menurut MUI, penggunaan uang kripto sebagai aset investasi masih memenuhi syarat sebagai sil'ah, yakni sesuatu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan memiliki manfaat, sehingga sah untuk dimiliki dan diperjualbelikan.
Adapun Nahdlatul Ulama (NU) telah melakukan telaah uang kripto melalui Bahtsul Masail Halal Haram Transaksi Kripto. Dalam hasil Bahtsul Masail diputuskan:
1. Aset kripto adalah kekayaan (mal) menurut fikih. Jadi aset kripto yang sedang kita bicarakan itu harta dalam tinjauan fikih. Pengertiannya adalah kalau harta ini dicuri, maka harus disanksi pencurian, kalau dirusak, maka harus diganti.
2. Karena dia kekayaan, maka sah dipertukarkan sepanjang tidak terjadi gharar (ketidakpastian). Kenapa diputuskan demikian? Karena, terjadi perbedaan pandang antara musyawirin (ulama perumus) apakah transaksi cryptocurrency itu terjadi gharar atau tidak. Sebagian mengatakan cryptocurrency terjadi gharar, sebagian yang lain mengatakan cryptocurrency tidak terjadi gharar. Sifat dari gharar ini debatable, ini karena orang melihat dari sudut pandang masing-masing. Meski demikian, para ulama bahtsul masail sepakat bahwa transaksi kripto harus tidak ada gharar, hanya saja terkait hal ini para ulama berbeda pendapat. Sehingga, jika yang mengatakan di dalam cryptocurrency ada gharar, maka itu tidak diperkenankan. Bagi yang mengatakan itu tidak ada gharar, sebagaimana juga didukung ulama bahtsul masail, maka cryptocurrency boleh dipertukarkan.
3. Menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah melakukan transaksi ini, jika tidak memiliki pengetahuan tentang cryptocurrency.
4. Mendorong pemerintah agar membuat regulasi yang ketat untuk menghindari penyalahgunaan dan penyimpangan transaksi kripto.
