ICAEW Dukung Indonesia Capai Nol Emisi

Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) mendukung Indonesia untuk mencapai nol emisi melalui “Energy Transition Mechanism Country Platform”.
Image title
2 Desember 2022, 19:41
Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) mendukung Indonesia untuk mencapai nol emisi melalui “Energy Transition Mechanism Country Platform”.
Kemenkeu
Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) mendukung Indonesia untuk mencapai nol emisi melalui “Energy Transition Mechanism Country Platform”.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) dan United Nations Development Programme (UNDP) menyelenggarakan konferensi bertajuk “Indonesia International Conference for Sustainable Finance and Economy 2022: Sustainable Finance Toward a Transition to Net Zero Emission” pada 30 November 2022.

Konferensi ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan dan pembangunan sektor keuangan di Indonesia yang lebih kuat dengan meningkatkan transisi keuangan berkelanjutan (sustainable finance). Adapun, keuangan berkelanjutan merupakan salah satu agenda prioritas Paris Agreement dalam Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.

Di Indonesia, salah satu langkah menuju penerapan keuangan berkelanjutan adalah melalui peluncuran Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform pada side event G20 lalu. ETM Country Platform Indonesia akan berfungsi sebagai ‘kendaraan’ nasional untuk mengumpulkan lembaga-lembaga swasta dan publik besar untuk bersama-sama mendorong pendanaan yang signifikan untuk aksi iklim.

Melalui ETM Country Platform, pemerintah Indonesia akan melakukan berbagai koordinasi dalam menggerakkan transisi energi yang saat ini sebagian besar masih mengandung karbon tinggi menuju energi karbon yang lebih bersih.

Advertisement

“ETM Country Platform ini menunjukkan Indonesia siap mengerahkan sumber daya keuangan yang besar di industri energi untuk menghasilkan energi yang andal dan murah guna mempertahankan pertumbuhan ekonomi kita yang kuat,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Langkah ini akan menciptakan kesiapan kelembagaan dan pengambil kebijakan Indonesia untuk menarik investasi baru yang signifikan di sektor energi dan membantu mengurangi emisi gas rumah kaca seperti yang ditunjukkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC). Adapun, pemerintah akan mengembangkan kerangka pembiayaan dan investasi dengan berbagai mitra institusi dalam maupun luar negeri.

“Peran pemerintah adalah menyiapkan kerangka hukum dan infrastruktur lunak terkait agar pasar ESG Indonesia dapat berkembang. Saat ini kami sedang berdiskusi dengan DPR mengenai omnibus law soal pembangunan dan penguatan sektor keuangan Indonesia yang sedang direformasi. Kami harap hal ini dapat menjadi landasan yang kuat bagi sektor keuangan untuk mendukung tujuan pembangunan kita,” tambahnya.

Sementara, Chief Executive ICAEW Michael Izza menambahkan, “visi ICAEW adalah chartered accountant berkontribusi pada dunia ekonomi yang berkelanjutan. Dengan tantangan dan ketidakstabilan ekonomi di bidang bisnis, sangat mudah melupakan agenda keberlanjutan dan target net zero. Namun, sangat penting mempertahankan momentum dan tidak melupakan dampak yang bisa dan harus dibuat,” tuturnya.

Indonesia saat ini berkomitmen untuk mencapai target pengurangan emisi sebesar 43,2% pada 2030. Untuk mencapai target tersebut, ETM Country Platform akan memanfaatkan pendekatan keuangan campuran serta dukungan internasional dalam mempercepat transisi dari bahan bakar fosil ke energi ramah lingkungan.

Dalam hal pembiayaan inovatif untuk SDGs dan krisis iklim, Indonesia dinilai telah membuktikan diri sebagai pelopor. Indonesia adalah negara pertama di dunia yang menerbitkan Green SUKUK di 2018 dan negara pertama di ASEAN yang menerbitkan obligasi SDG hijau di 2021. Instrumen ini telah mengumpulkan lebih dari $6,3 miliar dan telah digunakan untuk membiayai proyek hijau dan sosial.

“Kami harap dapat mengembangkan arah baru untuk menyelaraskan keuangan berkelanjutan lebih produktif untuk dampak pembangunan yang inklusif, khususnya dalam mitigasi dan adaptasi iklim,” ungkap Head of Innovative Financing Lab UNDP Indonesia Muhammad Didi Hardiana.

Sebagai bentuk koordinasi ETM Country Platform, advokasi penerapan keuangan berkelanjutan menuju transisi energi, khususnya sektor pertambangan dan energi fosil, perlu dijadikan prioritas oleh pemerintah dan organisasi pendukung lain seperti ICAEW.

Fokusnya terbagi pada tiga hal utama, yaitu pendanaan penghentian operasional pembangkit tenaga beremisi tinggi, seperti batu bara ke energi terbarukan, pendanaan pembangunan energi baru terbarukan, dan SDM dalam transisi energi yang inklusif.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.

Artikel Terkait