Sepanjang September hingga Oktober 2023, berbagai konflik agraria meletus. Dimulai dari konflik di Rempang, Batam, Kepulauan Riau yang pecah pada 7 September lalu. Saat itu, warga Pulau Rempang menolak direlokasi ke Pulau Galang atas nama pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City.
Menyusul pada 16 September, warga Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah melakukan aksi penuntutan hak plasma 20% dari perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Hamparan Masawit Bangun Persada (Best Group Agro International) yang dijanjikan sejak 2006. Warga juga menuntut pengembalian lahan.
Aksi penuntutan ini mencapai puncak pada Sabtu, 7 Oktober 2023 ketika terjadi bentrokan antara warga Seruyan dengan aparat kepolisian yang melakukan pengamanan di lahan. Seorang warga tewas sedangkan dua lainnya luka berat akibat peluru tajam.
Dalam Konferensi Tenurial 2023 yang diadakan pada 16-17 Oktober 2023 disebutkan konflik agraria semakin intens terjadi selama hampir satu dekade pemerintahan Jokowi. “Di tengah janji reforma agraria, penyelesaian konflik agraria, kedaulatan pangan dan pemulihan hak-hak dasar dari kelompok marginal, kami melihat konflik agraria justru semakin masif terjadi di banyak tempat,” kata Dewi Kartika Ketua Steering Committee Konferensi Tenurial 2023, Senin (16/10).
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat, pengaduan terkait dengan konflik agraria meningkat selama tiga tahun terakhir. Sejak tahun 2020 hingga paruh pertama 2023, Komnas HAM menerima setidaknya 2.427 pengaduan terkait dengan isu agraria.
Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Tarigan mengakui tingginya permasalahan agraria yang diadukan oleh masyarakat, baik yang disampaikan melalui KSP maupun ke Presiden Jokowi secara langsung.
Menurut catatan KSP, hingga bulan Mei 2023, Kantor Staf Presiden telah menerima total 1.385 kasus/aduan permasalahan agraria, dengan rincian 716 aduan berkaitan dengan Kementerian ATR/BPN, 359 aduan berkaitan dengan Kementerian BUMN, dan 244 aduan berkaitan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Sebab itu, menurut Abetnego, diperlukan sinkronisasi data untuk menyelesaikan persoalan agraria itu dengan cepat. “Percepatan penanganan yang telah dilakukan masing-masing kementerian/ lembaga perlu disegerakan serta potensi penanganan lain seperti sistem satu data agar ke depannya aduan masyarakat di lintas kementerian mendapat penanganan yang tepat dan terintegrasi,” kata dia.
Sementara itu, menurut data yang dihimpun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), terdapat 3.182 letusan konflik agraria selama hampir dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jika dibedah per sektor selama sembilan tahun, sejak 2014-2022, diperoleh data letupan konflik yang selalu didominasi oleh sektor perkebunan dan infrastruktur.
Di sektor infrastruktur, KPA mencatat ada tren kenaikan letusan konflik pada proyek yang terkait dengan Proyek Strategis Nasional. Pada 2020, KPA mencatat 17 dari 30 konflik terkait dengan PSN atau sekitar 56,6%. Proporsinya meningkat pada 2021, sebanyak 38 dari 52 letusan konflik atau sebesar 73% terkait dengan PSN. Sedangkan pada 2022, terdapat 18 dari 32 letusan konflik yang terkait dengan PSN.
Secara kumulatif sejak tahun 2015 PSN digagas hingga tahun 2022, KPA mencatat setidaknya telah terjadi 204 letusan konflik agraria akibat proyek-proyek PSN. Dari segi jumlah letusan konflik, Pulau Jawa tercatat terbanyak dengan 66 letusan konflik. Dari segi luasan lahan konflik, Pulau Sumatera tercatat paling luas dengan cakupan 238,6 ribu hektar.
Editor: Dini Pramita
