Di Masa Pandemi, Pemkab Majalengka Tetap Naikkan Anggaran Pendidikan

Meski tengah dilanda pandemi, APBD Kabupaten Majalengka 2021 mengalokasikan hampir 28 persen untuk sektor pendidikan.
Image title
Oleh Doddy Rosadi - Tim Publikasi Katadata
21 September 2020, 22:04
Kab. Majalengka
Katadata

Pemerintah Kabupaten Majalengka tetap berkomitmen untuk mengolaksikan dana APBD di sektor pendidikan di atas dari aturan yaitu 20 persen. Meski tengah dilanda pandemi, APBD Kabupaten Majalengka 2021 mengalokasikan hampir 28 persen untuk sektor pendidikan, demikian penjelasan langsung Bupati Majalengka Karna Sobahi dalam wawancara daring yang dilakukan oleh tim Indeks Kelola pada 16 september 2020.

Lebih lanjut Karna Sobahi mengatakan, persentase alokasi dana untuk sektor pendidikan pada 2021 turun 1 persen dibandingkan 2020. Namun, secara nominal jumlahnya naik Rp20 miliar.

“Sejak saya menjadi Bupati pada 2018, anggaran untuk pendidikan selalu di atas 20 persen. Pada 2018, alokasinya 32,4 persen atau lebih dari Rp940 miliar, lalu pada 2019 naik jadi 36 persen atau lebih dari Rp1,1 triliun dan karena ada pandemi alokasi dana pendidikan pada 2020 turun menjadi 28 persen atau lebih dari Rp1,055 triliun. Tahun depan, alokasi dana untuk pendidikan turun 1 persen tapi jumlahnya nak Rp20 miliar menjadi lebih dari Rp1,075 triliun,” kata Karna Sobahi saat melakukan audiensi dengan tim Indeks Kelola yang dipimpin oleh CCO Katadata Heri Susanto,  penanggung jawab   Indeks Kelola 2020, beberapa waktu lalu.

Wawancara daring yang menjadi bagian dari tahapan penyelenggaran Indeks Kelola 2020 ini diikuti oleh Tim Indeks Kelola dan dihadiri langsung oleh Bupati Majalengka yang didampingi oleh Kepala Bappeda Litbang dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka  beserta seluruh jajaran pemerintahan terkait.

Indeks Kelola merupakan sebuah metode penilaian untuk mengukur keberhasilan suatu daerah dalam mengelola APBD sehingga berdampak langsung bagi masyarakat. Metode Indeks Kelola dirumuskan oleh para periset Katadata Insight Center (KIC). 

Ini adalah tahun ketiga Katadata menggelar apresiasi yang setiap tahun dihadiri lebih dari 50 pimpinan daerah, Bupati, Walikota atau perwakilannya di seluruh Indonesia. Pada tahun ini, apresiasi Indeks Kelola akan menjadi bagian dari rangkaian event virtual Katadata Regional Summit mengenai “Kolaborasi Menuju Pembangunan Daerah Berkelanjutan.”

Penilaian efektivitas dalam pengelolaan anggaran daerah ini mencakup tiga komponen, yaitu administratif, kuantitatif dan kualitatif. Komponen administratif terkait dengan opini minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas hasil audit APBD oleh BPK. Aspek kuantitatif terkait dengan pencapaian kinerja berdasarkan sejumlah indikator pembangunan. Sedangkan aspek kualitatif meliputi inovasi dan terobosan kebijakan.

Karna menambahkan, pandemi Covid-19 bukan alasan bagi Kabupaten Majalengka untuk menurunkan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan. Menurut Karni, pemkab tidak mau dikalahkan oleh Covid-19 karena itu tetap berusaha mengalokasikan dana yang lebih besar di sektor pendidikan pada 2021.

Alokasi dana pendidikan antara lain digunakan untuk membayar gaji tenaga pengajar alias guru. Di Kabupaten Majalengka, 9 ribu dari total 11 ribu Aparatur Sipil Negara adalah guru. Selain guru tetap, Pemkab Majalengka juga memberikan insentif kepada guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang jumlahnya hampir 2.900 orang.

Pemkab Majalengka juga melakukan inovasi di sektor pendidikan yaitu bea siswa untuk siswa yang kurang mampu serta paguyuban bapak asuh. Menurut Karna, dana yang dipakai untuk memberikan bea siswa berasal dari pemda, CSR perusahaan di Majalengka serta Badan Zakat Nasional.

“Di Kabupaten Majalengka sudah diwajibkan ASN untuk menyumbangkan zakat harta yang dikelola oleh Baznas. Jadi tiap, bulan mulai dari Bupati, Wakil Bupati higga SKPD gajinya dipotong 2,5 persen dan tiap bulan terkumpul Rp900 juta hingga Rp1 miliar. Sebagian dari uang itu digunakan untuk memberikan bea siswa kepada siswa yang berprestasi namun tak mampu untuk melanjutkan sekolah,” jelasnya.

Inovasi lain di sektor pendidikan yang dilakukan Pemkab Majalengka adalah pengadaan buku pelajaran. Menurut Karna, pemkab menggratiskan buku paket pelajaran untuk siswa SD dan SMP.

“Program buku pelajaran gratis ini berhasil mengurangi praktik jual-beli buku di sekolah yang sempat dikeluhkan para orangtua murid. Program ini sudah diluncurkan sejak 26 Maret 2019 lalu,” kata Karna.

Selain itu, Pemkab Majalengka juga sudah mempunyai perda pendidikan yang bisa memberikan perlindungan kepada guru. Karena selama ini banyak guru yang dikriminalisasi ketika berusaha mendisiplinkan murid.

Reporter: Tim Publikasi Katadata
Editor: Doddy Rosadi

Video Pilihan

Artikel Terkait