Di Masa Pandemi, Pemkab Majalengka Tetap Naikkan Anggaran Pendidikan
Pemerintah Kabupaten Majalengka tetap berkomitmen untuk mengolaksikan dana APBD di sektor pendidikan di atas dari aturan yaitu 20 persen. Meski tengah dilanda pandemi, APBD Kabupaten Majalengka 2021 mengalokasikan hampir 28 persen untuk sektor pendidikan, demikian penjelasan langsung Bupati Majalengka Karna Sobahi dalam wawancara daring yang dilakukan oleh tim Indeks Kelola pada 16 september 2020.
Lebih lanjut Karna Sobahi mengatakan, persentase alokasi dana untuk sektor pendidikan pada 2021 turun 1 persen dibandingkan 2020. Namun, secara nominal jumlahnya naik Rp20 miliar.
“Sejak saya menjadi Bupati pada 2018, anggaran untuk pendidikan selalu di atas 20 persen. Pada 2018, alokasinya 32,4 persen atau lebih dari Rp940 miliar, lalu pada 2019 naik jadi 36 persen atau lebih dari Rp1,1 triliun dan karena ada pandemi alokasi dana pendidikan pada 2020 turun menjadi 28 persen atau lebih dari Rp1,055 triliun. Tahun depan, alokasi dana untuk pendidikan turun 1 persen tapi jumlahnya nak Rp20 miliar menjadi lebih dari Rp1,075 triliun,” kata Karna Sobahi saat melakukan audiensi dengan tim Indeks Kelola yang dipimpin oleh CCO Katadata Heri Susanto, penanggung jawab Indeks Kelola 2020, beberapa waktu lalu.
Wawancara daring yang menjadi bagian dari tahapan penyelenggaran Indeks Kelola 2020 ini diikuti oleh Tim Indeks Kelola dan dihadiri langsung oleh Bupati Majalengka yang didampingi oleh Kepala Bappeda Litbang dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka beserta seluruh jajaran pemerintahan terkait.
Indeks Kelola merupakan sebuah metode penilaian untuk mengukur keberhasilan suatu daerah dalam mengelola APBD sehingga berdampak langsung bagi masyarakat. Metode Indeks Kelola dirumuskan oleh para periset Katadata Insight Center (KIC).
Ini adalah tahun ketiga Katadata menggelar apresiasi yang setiap tahun dihadiri lebih dari 50 pimpinan daerah, Bupati, Walikota atau perwakilannya di seluruh Indonesia. Pada tahun ini, apresiasi Indeks Kelola akan menjadi bagian dari rangkaian event virtual Katadata Regional Summit mengenai “Kolaborasi Menuju Pembangunan Daerah Berkelanjutan.”
Penilaian efektivitas dalam pengelolaan anggaran daerah ini mencakup tiga komponen, yaitu administratif, kuantitatif dan kualitatif. Komponen administratif terkait dengan opini minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas hasil audit APBD oleh BPK. Aspek kuantitatif terkait dengan pencapaian kinerja berdasarkan sejumlah indikator pembangunan. Sedangkan aspek kualitatif meliputi inovasi dan terobosan kebijakan.
