Percepatan Transformasi Digital Menjadi Agenda yang Mendesak

Deputi bidang pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, Taufik Hanafi mengatakan pengelolaan data itu menjadi begitu penting. Salah satunya, melalui program Satu Data Indonesia.
Image title
Oleh Doddy Rosadi - Tim Publikasi Katadata
24 September 2020, 21:28
Percepatan Tranformasi Digital - The Power of Data 2020
Katadata

JAKARTA - Pemerintah saat ini terus melakukan pemutakhiran dan integrasi data secara nasional. Hal ini, berguna agar pengambilan kebijakan pusat dan daerah bisa sinkron.

Deputi bidang pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, Taufik Hanafi mengatakan pengelolaan data itu menjadi begitu penting. Salah satunya, melalui program Satu Data Indonesia.

"Untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, dan perluasan akses. Inilah mengapa penyediaan infrastuktur dan konektivitas data menjadi penting," ujar Taufik dalam webinar Katadata "Power of Data", Kamis (24/9/2020).

Melalui Satu Data itu, Taufik menyebut, data-data yang tersebar di berbagai institusi dan daerah yang ada di Indonesia bisa lebih efisien dengan adanya integrasi. Sehingga, transformasi digital akan bisa dijalankan. "Ini makanya perlu SDM talenta digital," kata dia.

Koordinator Program Literasi Digital Kasubdit Literasi Digital Ditjen Aptika, Kominfo, Rizki Ameliah menambahkan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik bisa mendukung upaya sinkronisasi data ini.

"Urgensi percepatan digital di Indonesia menjadi satu agenda yang mendesak," imbuh dia.

Hasil survei e-Government Development Index (EGDI) yang dilakukan Departemen Ekonomi dan Hubungan Sosial (DESA) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap negara-negara anggotanya menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat 88 dari 193 negara pada 2020. Peringkat itu meningkat dari tahun 2018, Indonesia menempati peringkat 107 dari 193 negara.

Meski begitu, Ameliah mengatakan Indonesia masih perlu meningkatkan kapasitas elektronik yang mendukung sistem data yang lebih mumpuni. Pada tahun ini, Ia bilang, pihaknya tengah menyiapkan digitalisasi secara sistematis.

"Tahun 2021 groundbreaking. Tahun 2024 baru beroperasi penuh. Ada penyediaan pusat data untuk memfasilitasi miniatur (pusat data) pusat dan daerah. Tahun ini masih dalam proses-proses," tegasnya.

Menyoal upaya mengoptimalkan pengelolaan data di daerah dalam pengambilan kebijakan, Bupati Banyuwangi, Azwar Anas menjelaskan kini desa-desa di daerahnya telah terdigitalisasi yaitu smart kampung.

"Semua desa sekarang pelayanan sudah menggunakan alat elektronik," ujarnya.

Sementara, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mengungkap inovasi kebijakan yang saat ini telah digalakkan di daerahnya adalah pemanfaatan data untuk penanganan Covid-19. Pihaknya, memberikan layanan website serta media informasi hingga kerja sama pemantauan penyebaran Covid-19.

"Misalnya Tangsel, masyarakat yang tak bisa tertangani penuh, koordinasinya ke Depok, ada yang ke DKI Jakarta untuk menyelamatkan seperti data tentang rawat inap yang masih ada, RS mana, sehingga tidak terlalu lama koordinasi dan komunikasi," pungkasnya.  

Reporter: Tim Publikasi Katadata
Editor: Doddy Rosadi

Video Pilihan

Artikel Terkait