Upaya Kotawaringin Barat Memajukan Pekebunan lewat Sertifikasi

Pendekatan sertifikasi berbasis kabupaten menjadi strategi yang dipilih Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Hal ini sedang diuji coba oleh Rountable on Sustainable Palm Oil.
Image title
Oleh Doddy Rosadi - Tim Publikasi Katadata
4 November 2020, 16:40
Regional Summit 2020 - Membangun Daya Saing Daerah Berkelanjutan
Katadata

Pendekatan sertifikasi berbasis kabupaten menjadi strategi yang dipilih Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah untuk memajukan sektor perkebunannya. Hal ini ditempuh agar produk perkebunan di Kobar semakin berdaya saing, khususnya di pasar internasional.

Bupati Kotawaringin Barat Nurhidayah menuturkan, perkebunan adalah sektor usaha yang menjadi andalan di wilayahnya. Produksi komoditas pertanian dan turunannya menyumbang sekitar 23,90 persen dari total PDRB.

“Dan kontribusi khusus sektor perkebunan porsinya 19,07 persen dari total PDRB tersebut. Inilah yang menghidupi sekitar 14.225 rumah tangga petani,” ucapnya dalam diskusi virtual Regional Summit 2020 oleh Katadata, Rabu (4/11/2020).

Kini, pendekatan sertifikasi berbasis kabupaten sedang diuji coba oleh Rountable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Mengingat ini adalah pendekatan yurisdiksi maka ini tidak diberikan pada level kebun melainkan di level kabupaten.

Pendekatan yurisdiksi merupakan wilayah adiministrasi yang dipimpin otoritas yang juga bertindak sebagai regulator atau pembuat peraturan secara mengikat. Dengan kata lain, yurisdiksi ini bisa disebut juga wilayah administrasi pemerintah, contohnya tataran kabupaten atau provinsi.

Salah satu keterlibatan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam sertifikasi yurisdiksi adalah penandatanganan surat keputusan pembentukan kelompok kerja sertifikasi yurisdiksi. Hal ini dilakukan pada Agustus 2020. Tugas pokja ini menentukan target-target keberlanjutan yang selanjutnya harus dipatuhi semua produsen kelapa sawit.

“Kami terus berupaya meningkatkan daya saing sektor perkebunan Kobar. Penerapan praktik perkebunan secara berkelanjutan bukan hanya tanggung jawab produsen komoditas, melainkan ada pula tanggung jawab pemerintah daerah. Dan inilah upaya kami,” ucap Nurhidayah.

Inisiatif Terpercaya

Komoditas perkebunan utama di Kobar contohnya adalah kelapa sawit dengan produk turunannya minyak sawit, dan lain-lain. Secara nasional, produk-produk ini menyumbang devisa terbesar kedua bagi Indonesia setelah batu bara.

Di tingkat global, Indonesia juga menguasai pangsa pasar produk minyak sawit hingga sekitar 53 persen. Salah satu pasar terbesar sawit Indonesia adalah Eropa. Oleh karena itu, seiring komitmen memitigasi perubahan iklim maka Eropa memperketat peredaran sawit dari RI.

Guna mempertahankan bahkan meningkatkan daya saing produk sawit nasional di kancah internasional sesuai prinsip berkelanjutan, dikembangkanlah Inisiatif Terpercaya. Platform ini juga diterapkan oleh Pemkab Kotawaringin Barat sehingga saling bersinergi dengan penerapan sertifikasi yurisdiksi.

Sekretariat Terpercaya Josi Khatarina menuturkan bahwa Inisiatif Terpercaya dibangun melalui proses kolaborasi multipihak. Di lapangan, penerapannya bukan tanpa kendala. Salah satu tantangan yang ada ialah reaksi pasar.

“Kendalanya terutama penerimaan pasar terkait indikator dalam Terpercaya. Oleh karena itu, perlu dialog antarnegara produsen dengan negara-negara konsumen produk perkebunan sawit kita,” katanya.

Indikator di dalam platform Terpercaya sejalan dengan perkembangan sertifikasi yurisdiksi. Berdasarkan indikator yang dinilai, tata cara penilaian serta penyampaian hasil penilaian kepada publik melalui platform yang dibangun oleh Bappenas ini bertujuan memonitor kinerja di tingkat daerah.

Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas Anang Noegroho Setyo menyampaikan, berbagai pihak terutama pemda tidak perlu ragu dalam menerapkan sertifikasi berbasis yurisdiksi. Pasalnya, ini menjadi sudah tertera di dalam RPJMN.

“Kami harap, pada 2022, yurisdiksi berkelanjutan ini sudah bisa menjadi instrument untuk mempertimbangkan transfer fiskal ke daerah. Kita tidak perlu ragu lagi untuk menerapkannya dalam upaya mengembangkan perkebunan,” imbuh Anang.

Editor: Doddy Rosadi

Video Pilihan

Artikel Terkait