Pandemi Covid-19 Momentum Akselerasi Transformasi Digital Pemerintahan
Jakarta, 3 Maret 2021 – Pandemi Covid-19 menyadarkan pemerintah untuk terus berbenah memperbaiki seluruh kebijakan, khususnya terkait kesehatan, perlindungan sosial, penanggulangan bencana, dan pemulihan ekonomi. Berbagai program perlindungan sosial telah digulirkan untuk merespons dampak pandemi terhadap masyarakat rentan yang semakin terperosok di garis kemiskinan.
Selain perbaikan pada perlindungan sosial, pandemi Covid-19 dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengakselerasi transformasi digital pemerintahan. Pasalnya, cara hidup seluruh lapisan masyarakat kini dituntut untuk beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis transformasi digital. Pemerintah juga dituntut untuk menghadirkan pelayanan publik yang optimal serta kebijakan yang tepat sasaran untuk merespons persoalan dengan cepat.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembanguan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) mendorong akselerasi serta inovasi transformasi digital dalam pelayanan publik di masa pandemi. Inovasi transformasi digital ini diimplementasikan pemerintah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI).
“Transformasi digital dalam pemerintahan ditandai berbagai pembangunan infrastruktur pusat data dan lainnya yang dapat menghemat signifikan per tahun. Potensi penghematan ini adalah konsolidasi 2700 aplikasi instansi pemerintah yang dapat menghemat biaya operasi dan pemeliharaan 2,7 trilyun per tahun, dan penghematan pengembangan aplikasi pemda yang dapat mencapai 12 trilyun rupiah,” ujar Menteri Suharso dalam Diskusi Kebijakan “Urgensi Transformasi Digital Pemerintahan untuk Merespons Pandmi dan Pembangunan Nasional” yang diselenggarakan Knowledge Sector Initiative (KSI) bekerjasama dengan Katadata, Rabu (3/2/2021).
Pemerintah juga mendorong pengembangan telemedis sebagai solusi kesehatan dengan pemanfaatan teknologi di tengah pandemi Covid-19, yang menjadi salah satu agenda dalam percepatan transformasi digital.
Mengutip data McKinsey 2020, 44 persen responden menyatakan beralih dari konsultasi tatap muka ke konsultasi daring. Selain itu, kunjungan ke aplikasi telemedis juga melonjak sebesar 600 persen selama pandemi.
Satgas penanganan Covid-19 juga memanfaatkan transformasi digital dalam menangani pandemi ini. Salah satunya dengan meluncurkan aplikasi digital. Aplikasi bernama Sistem Bersatu Lawan Covid-19 (BLC) Monitoring Perubahan Perilaku ini menghasilkan data real time, terintegrasi, sistematis, dengan melibatkan koordinasi antar dan lintas sektor.
“Satu data harusnya bisa meningkatkan ketahanan masyarakat agar bisa keluar dari kedaruratan kesehatan masyarakat. Presiden telah menyampaikan pentingnya integrasi data nasional, dan tidak hanya kumpulkan data, harus dengan definisi yang sama dan satu sistem, sehingga bisa langsung dibaca semua pihak dan dianalisis. Analisis ini akan dijadikan pengambilan keputusan. Transformasi digital data harus dilakukan bertahap, cuma belum sampai ke situ,” kata Juru BIcara Penanganan Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito.
Transformasi digital pemerintahan juga berperan untuk mendukung proses koordinasi dan sinergi yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah untuk menghadirkan kebijakan yang berbasis bukti dan tepat sasaran.
