Kolaborasi Pemerintah & Swasta dalam Menjalankan Ekonomi Berkelanjutan
Jakarta, 23 Maret 2021 - Pandemi Covid-19 telah mengubah tren dan arah bisnis perekonomian di Indonesia, di mana perekonomian Indonesia menjadi berfokus akan sustainable finance atau ekonomi hijau. Melihat tren tersebut, Bank DBS Indonesia melalui Asian Insights Conference 2021 mengangkat tema ‘Reimagining the Future of Indonesia’, yang salah satunya membahas tentang sustainability agenda bersama dengan Analis Eksekutif Senior Departemen Internasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ahmad Rifqi, Chief Sustainability Officer Bank DBS, Mikkel Larsen dan Kepala Studi Lingkungan, LPEM FEB UI, Dr. Alin Halimatussadiah dalam panel diskusi berjudul ‘The Collaborative Effort in Driving Sustainability Agenda’.
“Indonesia tentunya merupakan pasar yang menarik bagi investor dikarenakan demografinya, sumber daya alam, dan populasi umur produktif yang tinggi. Indonesia juga mampu mendapatkan keuntungan dari perbaikan ekonomi global, terutama kebutuhan akan sumber daya alam yang tinggi. Kendati demikian, Indonesia masih belum bisa keluar dari ekonomi berbasis sumber daya alam. Oleh sebab itu, kami mengajak para ahli di bidang perekonomian untuk berdiskusi akan peran pemerintah dan swasta dalam berkolaborasi untuk mendorong agenda keberlanjutan atau sustainability,” ujar Presiden Direktur PT Bank DBS Indonesia, Paulus Sutisna.
Ahmad Rifqi mengatakan OJK sebagai regulator mendukung sepenuhnya sektor jasa keuangan yang menggabungkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dengan industri keuangan. Namun, hal ini masih belum bisa terlaksana dengan mulus.
Menurut Ahmad Rifqi, mengubah pola pikir para pelaku industri untuk menjalankan ekonomi berkelanjutan ternyata tidak semudah itu. Tantangan yang paling dirasakan dalam mengembangkan ekonomi berkelanjutan adalah awareness yang rendah dari para pelaku industri. Selain itu, lanjutnya, belum adanya standarisasi yang jelas untuk para pelakunya. Ditambah dengan masih sedikitnya peluang bisnis yang bisa diraih oleh para pemainnya.
"Berbagai respon cukup bagus, juga dari dunia internasional mendapat sambutan yang positif. Evaluasi masih ada yang harus disempurnakan. Untuk itu kami tetap berharap sektor sektor jasa keuangan berupaya mengadaptasi keuangan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan risiko dari perubahan iklim," sambung Ahmad Rifqi.
Terkait pelaksanaan perekonomian hijau, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan di tahun 2014. Kerangka tersebut berfokus akan keuangan berkelanjutan yang ingin dicapai oleh Indonesia dalam jangka pendek, menengah, dan panjang melalui OJK.
Selain itu, kerangka tersebut dapat menjadi acuan bagi lembaga keuangan untuk berperan aktif dan berkontribusi positif dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Komitmen pemerintah untuk menciptakan perekonomian yang berkelanjutan semakin kuat dengan dikeluarkannya Peraturan OJK (POJK) No.60/POJK.04/2017 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang berwawasan lingkungan (green bond).
Setidaknya sudah ada dua roadmap yang sedang dijalankan saat ini, di mana roadmap tahap kedua baru diresmikan pada awal Januari tahun ini oleh presiden. Regulator setidaknya sudah menyiapkan beberapa sub ekosistem pada roadmap tahap kedua ini yang akan dijalankan sampai 2025.
"Kami sudah menyiapkan regulasi produk, market infrastructure, kemudian koordinasi antara kementerian dan lembaga. Sektor yang menjadi arah OJK juga mengikuti sektor yang sudah menjadi prioritas oleh pemerintah," tambah Ahmad Rifqi.
Melengkapi pernyataan OJK tersebut, Alin Halimatussadiah, mengatakan kondisi pandemi seperti yang terjadi sekarang justru membuat regulator dan para pelaku industri semakin gencar untuk melakukan transisi ke ekonomi berkelanjutan. Beberapa negara sudah memulai untuk menjalankan ekonomi hijau, seperti Korea Selatan dan Uni Eropa.
