IBCWE: Layanan Daycare Didominasi Swasta dan Terpusat di Perkotaan
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengungkapkan bahwa daycare facility merupakan sebuah kebutuhan sesuai dengan perubahan struktur dan dinamika keluarga di Indonesia saat ini untuk meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan.
“Artinya, harus memastikan kondisi yang aman dan nyaman supaya perempuan bisa aktif secara ekonomi. Perempuan bekerja itu yang penting adalah merasa aman meninggalkan keluarga, anak-anak. Dan rasa nyaman ketika adanya institusi yang terpercaya,” kata Woro Srihastuti Sulistyaningrum, Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga Kemen PPN Bappenas.
Sementara itu, berdasarkan temuan awal yang dilakukan oleh IBCWE bersama dengan Prospera, CIPS, dan SPIRE menunjukkan beberapa kendala layanan daycare di Indonesia.
Pertama adalah, layanan pengasuhan anak ini masih terpusat di perkotaan dan masih didominasi oleh pengelolaan swasta. Selain itu, biaya taman pengasuhan anak lebih tinggi dari fasilitas pra sekolah, dengan standar yang belum sepenuhnya terpenuhi.
Sejauh ini, layanan daycare masih sangat beragam dengan standar yang berbeda-beda. Untuk itu, penting bagi pemerintah untuk membuat pedoman standar taman pengasuhan anak (TPA) seperti yang telah dikeluarkan oleh Kemen PPPA berdasarkan Permen No.5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja Yang Responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja serta SE MenPPPA No.61 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan TPA Berbasis Hak Anak/Daycare Ramah Anak Bagi Pekerja di Daerah.
“Hak anak harus kita perhatikan. Dari semua layanan, apakah sudah sesuai standar di mana kepentingan terbaik anak terpenuhi. Bukan hanya supaya ibunya bisa bekerja, tapi untuk kepentingan terbaik anak. Makanya pentingnya sebuah standarisasi untuk itu,” ujarnya.
Sebagai tambahan, daycare facility juga harus dilengkapi dengan regulasi yang menguntungkan penyedia layanan dan pengguna fasilitas tersebut.
Lebih lanjut, urgensi penyediaan daycare di Indonesia, antara lain, mendukung kebijakan dan target pembangunan, menjawab kebutuhan perubahan struktur dan dinamika keluarga, serta mendukung peningkatan partisipasi perempuan bekerja.
