Indonesia Usung Empat Misi di COP26
Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Laksmi Dewanti, menekankan Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di tahun 2021 sebesar 41% dengan dukungan internasional dan 29% melalui upaya sendiri.
"Hal ini sejalan dengan mandat undang-undang Dasar 1945 khususnya Pasal 28 huruf H, yang menyatakan bahwa negara harus menjamin kehidupan dan lingkungan yang layak bagi warga negaranya, yang kemudian mendasari komitmen Indonesia untuk pengendalian perubahan iklim," kata dia pada Webinar Katadata & Landscape Indonesia - Road to COP26, dengan sesi 'A Climate Superpower Indonesia', Kamis (21/10).
Maka dari itu, menjelang perhelatan 26th UN Climate Change Conference of the Parties (COP26) di Glasgow, Skotlandia pada 31 Oktober–12 November 2021 mendatang, Indonesia dikatakannya mempunyai empat misi utama.
Pertama, implementasi daripada Nationally Determined Contribution (NDC). Kedua, pemenuhan atau penyelesaian Paris Rulebook. Ketiga, pernyataan komitmen jangka panjang 2050, serta keempat menuju zero emission.
Menurut Laksmi, pemerintah Indonesia saat ini juga sedang dalam proses penyelesaian penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon. Rancangan tersebut akan mengatur seluruh mekanisme nilai ekonomi karbon yang mencakup perdagangan karbon, offset karbon, pembayaran berbasis kinerja dan pungutan atas karbon.
"Ke semua cakupan nilai ekonomi karbon ini diarahkan untuk mendukung upaya-upaya pencapaian target NDC," ujarnya.
Duta COP26 untuk Asia Pasifik, Ken O'Flaherty mengatakan dunia pada Desember 2015 telah bersatu dan menyetujui Perjanjian Paris dalam hal perubahan iklim. Menurut Ken, dalam perjanjian yang mengikat ini, banyak negara termasuk Indonesia telah berkomitmen untuk menjaga kenaikan rata-rata suhu global di bawah 2 derajat dan berupaya untuk membatasinya hingga 1,5 derajat celcius, dibandingkan dengan tingkat sebelum era industri.
Ia menuturkan, Indonesia yang memiliki hutan mangrove seluas 3,4 juta hektar dan kekayaan nasional luar biasa lainnya, mempunyai potensi dalam mencegah terjadinya pemanasan global.
"Semua negara harus berkomitmen pada tindakan yang lebih ambisius, untuk mengurangi emisi, terutama untuk memiliki emisi pada tahun 2030 dan menjaga 1,5 derajat celcius dalam jangkauan," ungkap dia.
Senada, Direktur Utama PT Rimba Makmur Utama, Dharsono Hartono pun mengatakan bahwa target 1,5 derajat celcius tidak akan tercapai tanpa kontribusi Indonesia.
Menurut dia, Indonesia yang memiliki lahan mangrove paling besar di dunia, serta sebagai negara kedua paling besar memiliki hutan tropis serta lahan gambut, membuat hal tersebut menjadi sangat strategis dalam mengurangi pemanasan global.
