Subsidi dan Insentif Belum Cukup Dorong Investasi Hijau
Jakarta - Menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perubahan iklim atau Conference of Parties (COP 26) di Glasgow, Skolandia, pada 1-2 November mendatang, investasi untuk mempercepat transisi dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT) masih menjadi tantangan.
Penasihat Senior Ekonomi Kementerian Investasi/BKPM Indra Darmawan mengatakan, untuk mendorong investasi EBT, pemerintah telah menyediakan subsidi dan insentif. Meski demikian, dua hal tersebut belum cukup karena transisi ke arah energi baru kompleks.
"Kondisi yang kita hadapi saat ini adalah urgensi jangka pendek yang dimanifestasikan dengan krisis energi dengan kompleksitas transisi ke masa panjang," kata Indra dalam talkshow dengan tema accalerating investment for transition, Kamis (21/10/2021).
Menurut Indra, transisi ke masa panjang untuk menggantikan sumber energi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kebijakan subsidi dan insentif ternyata tidak cukup untuk mendorong investasi EBT.
"Yang harus kita lakukan adalah langsung action saja. Kita lakukan beberapa yang kira-kira bisa menguntungkan secara ekonomi, diterima secara sosial di suatu lokasi, dan sekaligus rendah karbon. Saya pikir itu adalah inti dari sustainable development. Kita kembali ke basic-nya. Lalu kita lakukan lagi menjadi sebuah kerja yang nyata," ujarnya.
Ia menambahkan, krisis energi yang terjadi saat ini akan mengubah cara pandang dan meyakinkan bahwa energi hijau harus berlimpah. Tantangannya kemudian adalah meningkatkan investasi di bidang EBT.
Indra memaparkan, data Kementerian Investasi dan BKPM terkait investasi setiap tahun terdapat realisasi sekitar Rp800 triliun. Jumlah itu berasal dari asing dan lokal.
"Kita tidak kategorikan mana yang hijau dan tidak. Dua bulan lalu kita sudah groundbreaking sebuah proyek investasi besar untuk memproduksi mobil listrik," tuturnya.
Sebelumnya, kata Indra, pemerintah telah menelurkan proyek investasi di Citata, yaitu PLTA. Terdapat pula pembangkit listrik tenaga bayu di Sulawesi dengan kapasitas 75 Megawatt. Meski demikian, untuk mencapai target energi terbarukan 23 persen di tahun 2025, masih diperlukan tambahan 9000 Megawatt.
