Biaya Logistik di Indonesia Masih Paling Mahal di ASEAN
Jakarta- Indonesia saat ini sudah berada dijalur pemulihan ekonomi. Walaupun sempat mengalami kontraksi ekonomi sebesar 2,1 persen pada 2020, namun saat ini Indonesia telah berhasil membukukan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp 15.434.2 triliun atau US$ 1,059.6 miliar.
Dari jumlah PDB tersebut, kebutuhan konsumsi rumah tangga merupakan kontributor utama, yang dipengaruhi oleh sektor perdagangan elektronik (e-commerce), yang berhasil membukukan nilai transaksi sebesar Rp 266,3 triliun atau sekitar US$ 18 miliar.
Menurut prediksi laporan eConomy SEA 2020 besutan Google, Temasek dan Bain & Co, ekonomi digital Indonesia akan melonjak secara signifikan dari US$ 44 miliar pada 2020 menjadi US$ 124 milliar pada 2024. Hal ini akan membuat Indonesia mendominasi pasar ekonomi digital sebesar 40 persen dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.
Survey tahunan yang digelar oleh PricewaterhouseCoppers (PWC) di 2020 mengenai preferensi pelanggan menemukan kenaikan yang signifikan pada transaksi daring (online) yang dilakukan melalui gawai (smartphone) sebesar 45 persen dan melalui laptop/computer sebesar 41 persen.
Hanya saja, salah satu permasalahan yang timbul ditengah melejitnya era e-commerce saat ini adalah besaran ongkos pengiriman. Para pelanggan kerap mengeluhkan besarnya biaya pengiriman saat melakukan transaksi daring tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Asisten Deputi Bidang Industri Pendukung Infrastruktur pada Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Yohannes Yudi Prabangkara mengakui bahwa saat ini Indonesia masih mempunyai PR besar untuk bisa menurunkan biaya logistik agar semakin terjangkau.
Yudi lantas mengutip survey yang dilakukan Bank Dunia pada 2018 mengenai performa logistik, yang menempatkan Indonesia di urutan ke 46, dari 160 negara, dengan skor 3.15, dengan 5 sebagai skor tertinggi. Biaya logistik tercatat sebagai yang tertinggi di ASEAN, mendekati 24 persen dari PDB.
“Biaya kirim komoditas dari Pulau Seram ke Surabaya sebesar Rp 60 juta per kontainer. Sementara, ongkos kirim dari Surabaya ke Cina hanya Rp 30 juta per kontainer. Ini butuh perhatian khusus,” ujar Yudi.
Pernyataan ini dibuatnya saat memberikan catatan pembuka pada webinar berjudul “Percepatan Digitalisasi dari Sabang Sampai Merauke”, pada Selasa (30/11/2021), yang merupakan bagian dari rangkaian acara Katadata Regional Summit 2021, yang berlangsung pada Senin (29/11/2021) dan Selasa (30/11/2021).
Oleh karena itu, Yudi menambahkan pemerintah tengah melakukan sejumlah rencana aksi untuk memperbaiki kondisi. Ada sejumlah sektor yang tengah dibidik untuk dibenahi, diantaranya adalah, kepabeanan, kondisi infrastruktur, sistem pelacakan pengiriman barang, kemudahan pengiriman barang ke luar negeri dan tata kelola logistik.
Dari sisi hukum, Yudi berujar bahwa dua buah aturan turunan dari UU Cipta Kerja, yaitu PP No.41/2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan PP No.10/2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah telah dikeluarkan guna mengawal penegakan aturan yang diharapkan berujung pada efisiensi kerja dan biaya.
“Dari sisi penguatan infrastruktur, pemerintah akan terus berusaha melengkapi berbagai kebutuhan infrastruktur yang diperlukan guna mendukung ekosistem logistik nasional,” ujarnya.
Pemerintah, lanjut Yudi, hingga saat ini telah berhasil membangun, sebagian masih dalam taraf pembangunan, 54 ruas jalan tol, 13 pelabuhan, 8 bandara dan 15 jalur rel kereta, 37 jembatan udara di Papua.
Dalam proyek ambisius tol laut, 32 trayek telah beroperasi dan melibatkan 106 pelabuhan, yang terdiri dari 9 pelabuhan pangkal, 97 pelabuhan singgah.
