Donang Wahyu
27 Februari 2017, 11:49

Adu Gertak Pemerintah-Freeport

Kisruh antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia terus mencuat.  Pemerintah membuat aturan baru agar Freeport tetap bisa melakukan ekspor.

Pemerintah meminta Freeport untuk mengubah Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Namun, Freeport menolak mengubah kontrak.

Freeport lebih memilih untuk menggugat pemerintah ke arbitrase internasional dan mengancam akan melakukan pemecatan  karyawan. 

Hingga kini, Freeport belum menjalankan kewajibannya seperti membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) untuk hasil tambangnya. Padahal, kewajiban ini telah diatur dalam Undang-Undang Mineral dan Batu Bara Tahun 2009, padahal Freeport seharusnya telah menjalankan kewajiban tersebut pada 2014. 

 

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.