Menko Luhut Kaji Larangan Mudik, Opsinya Menutup Jalan dan Tol

Luhut tidak ingin pemerintah disebut lambat dalam mengambil kebijakan mudik.
Image title
31 Maret 2020, 20:26
Menko Luhut Kaji Opsi Pembatasan Jalan Hingga Tol.
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (kanan) berbincang dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) sebelum mengikuti rapat terbatas (ratas) di Istana Bogor, Selasa (4/2/2020). Luhut masih mengkaji sejumlah opsi pelarangan mudik di tengah wabah corona.

Pemerintah masih mengkaji pelarangan mudik di tengah wabah virus corona di Tanah Air. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah akan mengkaji beberapa opsi, termasuk penutupan jalan dan jalan tol. 

Namun, opsi-opsi tersebut akan dibahas secara matang agar tak menimbulkan pemasalahan di kemudian hari. "Nanti akan kita kaji. Jangan sampai nanti logistik mati atau ambulans jadi tak jalan. Sedang dikaji oleh perhubungan," kata Luhut dalam  video conference, Selasa (31/3).

(Baca: Tangkal Corona, Luhut Akan Bahas Karantina Pendatang dari Luar Negeri )

Menurutnya, segala opsi akan dilihat kemungkinannya dan disarankan mana yang dinilai penting diimplementasikan agar semua lancar. "Tapi social distancing jalan, orang yang tidak kerja juga masih bisa masih hidup dengan bantuan pemerintah," katanya.

Advertisement

Luhut pun tidak ingin pemerintah disebut lambat dalam mengambil kebijakan mudik. Oleh karena itu, pihaknya akan segera menggelar rapat terakhir dan segera dilaporkan ke Presiden.

Luhut tidak menampik adanya kemungkinan pelarangan pengoperasian bus antarkota. Namun, hal ini masih perlu dibahas kembali.

"Kalau (pelarangan) bus antarkota itu mungkin akan terjadi, tetapi saya belum berani berspekulasi, karena keputusan akhir pada rapat," katanya.

 Kebijakan larangan mudik diwacanakan pemerintah seiring maraknya masyarakat yang mudik ke kampung halaman sebelum memasuki bulan Ramadan dan di tengah pandemi corona merebak di Jakarta. 

(Baca: Ancaman Besar Ledakan Virus Corona dari Mudik Lebaran)

Luhut mengatakan, pemudik yang beramai-ramai pulang ke kampung halaman berpotensi menyebabkan orang lain meninggal lantaran tertular virus corona.

"Kalau kamu sekarang pakai mudik ramai-ramai, sebenarnya kamu tanpa sadar sudah membuat kemungkinan orang lain meninggal karena perilakumu atau kau sendiri," kata dia.

Oleh karena itu, guna mengurangi jumlah korban meninggal akibat corona akan bergantung pada kesadaran masyarakat.  Di sisi lain, ia meminta kepada masyarakat untuk memberikan komentar yang dapat memperkeruh keadaan menjadi semakin sulit. Sebab, hampir seluruh negara di dunia tengah mengalami tekanan yang serupa akibat corona.

Terkait fenomena mudik di tengah pandemi corona, sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengungkapkan bahwa ada lonjakan penumpang di terminal tipe A pada Sabtu (21/3) dan Minggu (22/3). Para pemudik rata-rata memiliki daerah tujuan berbeda seperti Wonogiri, Purwokerto, dan Solo.

Oleh karena itu Kemenhub telah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Pemerintah Daerah terkait untuk melakukan pengecekan dan identifikasi pendatang dari Jabodetabek. Budi juga meminta Dinas Kesehatan setempat mengisolasi pemudik bila diperlukan serta menyiapkan ruangan disinfektan.

(Baca: Pengusaha Bus Minta Larangan Mudik Diterapkan ke Semua Jenis Angkutan)

"Ini potensi perluasan atau penyebaran wabah luar biasa. Belum melarang saja, sudah ada pemudik yang istilahnya mencuri start mudik sebelum waktunya," kata Juru Bicara Menteri Perhubungan (Menhub) Adita Irawati.

Dia menyebutkan bahwa jumlah orang dalam pemantauan (ODP) di Sumedang meningkat seiring datangnya pemudik dari Jabodetabek. Padahal, saat ini belum memasuki puncak mudik. Kemenhub pun mengkhawatirkan zona merah akan meningkat bila mudik tak segera dilarang.

Hingga saat ini, Adita mengakui pihaknya tidak bisa mencegah pemudik yang lebih dahulu pulang ke kampung halaman. Sebab, pemerintah belum memiliki larangan tegas yang berlandaskan hukum.

Reporter: Rizky Alika
Editor: Ekarina
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait