Pasokan dari Cina Terganggu, Bea Masuk Bahan Baku Bakal Dipangkas

Pelaku usaha mulai saat ini diimbau segera mencari pasokan bahan baku industri dari negara lain agar tak mengganggu produksi.
Image title
4 Maret 2020, 21:16
30% Bahan Baku dari China Terganggu, Menperin Bebaskan Bea Masuk Impor.
PT Antam Tbk
Aktivitas peleburan nikel di pabrik feronikel PT Antam Tbk. Pemerintah tengah menyiapkan dua strategi untuk mengamankan pasokan bahan baku dan mengantisipasi gangguan produksi sektor industri.

Pasokan bahan baku industri manufaktur dalam negeri mulai terganggu akibat penyebaran virus corona (Covid-19) di Tiongkok. Kementerian Perindustrian menyebutkan pemerintah tengah menyiapkan dua strategi untuk mengamankan pasokan bahan baku dan mengantisipasi gangguan produksi sektor industri.

Kedua strategi tersebut yaitu, pertama memberi keringanan bea masuk khusus untuk bahan baku industri. Kedua, memberi pengurangan bunga letter of credit (L/C) atau bunga pembayaran internasional.

"Jadi impor yang tujuannya untuk mendatangkan bahan baku industri akan kami beri keringanan bea masuk. Kalau bisa di-nolkan jauh lebih bagus," kata Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita di Hotel Borobudur, Jakara, Rabu (4/2).

(Baca: Ekspor Terancam Corona, Fasilitas Kemudahan Impor KITE akan Diperluas)

Dia mengatakan hampir 30% impor untuk bahan baku industri berasal dari Tiongkok. Oleh karenanya, pelaku industri mulai saat ini diimbau segera mencari  pemasok bahan baku dari negara lain agar kegiatan produksi tak terganggu. 

Langkah tersebut tak hanya dilakukan Indonesia, melainkan negara-negara lain yang menggantungkan bahan baku dari Negeri Panda. "Jadi ketika produksi-produksi di Tiongkok berhenti, termasuk produksi bahan baku, negara lain juga mencari alternatif pemasok lainnya," kata dia.

Lebih lanjut, Agus menjelaskan negara potensial yang tengah dikaji sebagai pengganti Tiongkok sebagai pemasok bahan baku yakni India dan Turki. Kedua negara tersebut dapat dijadikan alternatif pemasok, khususnya untuk produk baja.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta jajaran Kementerian Perdagangan melakukan relaksasi terhadap impor.

"Tolong betul-betul dilihat kebijakan impor, jangan lagi ada yg menghambat," ujar Jokowi saat membuka Rapat Kerja Kementerian Perdagangan Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/3).

Jokowi menilai impor terhambat karena sulit mengurus berbagai dokumen administrasi. Importir memerlukan rekomendasi dari berbagai pihak ketika ingin mengimpor suatu barang ke Indonesia.

(Baca: Jokowi Minta Prosedur Impor Bahan Baku Dipermudah)

Ia menekankan hal tersebut harus dihilangkan mulai saat ini, demikian pula dengan prosedur yang berbelit-belit. "Potong, sederhanakan, simpelkan. Saat ini situasi sangat tidak normal, karena corona sangat berbeda," kata Jokowi.

Jika relaksasi impor tak dilakukan, hal tersebut akan mengganggu suplai barang di dalam negeri. Pasalnya, impor bahan baku menyangkut produksi industri di dalam negeri. Sementara, suplai dari importir terbesar Indonesia yakni Tiongkok terganggu akibat wabah virus corona.

"Ini dari Tiongkok sangat gede. Contoh komponen elektronik dari Wuhan, dari Tiongkok mencapai US$ 10 miliar," ujar dia.

Terganggunya proses produksi akibat menipisnya bahan baku akan membuat harga barang menjadi naik. Kenaikan harga itu lantas dapat mendorong inflasi. "Ini sudah kita jaga inflasi selama lima tahun. Jangan terganggu gara-gara ini," kata dia.

 

Reporter: Tri Kurnia Yunianto
Editor: Ekarina
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait