Tak Ada Kompromi, Susi Minta Patroli Laut Natuna Diterapkan Konsisten

Menurut Susi, patroli laut harus dilakukan karena Laut Natuna Utara merupakan hak kedaulatan Indonesia.
Dimas Jarot Bayu
20 Januari 2020, 18:01
Tak Ada Kompromi, Susi Minta Patroli Laut Natuna Diterapkan Konsisten.
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
KRI Teuku Umar-385 mengikuti sailing pass di Laut Natuna, Rabu (15/1/2020). Mantan Menteri KKP, Susi Pudjiastuti minta pemerintah konsisten menerapkan kebijakan patroli laut.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menilai solusi menyelesaikan sengketa Indonesia-Tiongkok di Laut Natuna Utara bukan dengan menambah kapal patroli laut. Menurutnya, sengketa tersebut dapat diselesaikan jika pemerintah konsisten menerapkan kebijakan patroli laut.

“Yang penting policy yang dijalankan konsisten. No bargain, no compromise,” kata Susi di kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (20/1).

Dia menilai, patroli laut harus dilakukan karena Laut Natuna Utara merupakan hak kedaulatan Indonesia. Ini sebagaimana ketetapan United Nations Convention for The Law of The Sea (UNCLOS) atau konvensi Hukum Laut PBB pada 1982.

(Baca: Prabowo: Tak Hanya Tiongkok yang Langgar Hak Berdaulat RI di Natuna)

Advertisement

Lewat patroli laut, pemerintah harus menindak kapal-kapal Tiongkok yang ketahuan mencuri ikan di Laut Natuna Utara. Dengan demikian, pemerintah tak sekedar mengusir kapal-kapal pencuri ikan dari Tiongkok.

Sebab, pengusiran tak akan menimbulkan efek deteren bagi kapal-kapal tersebut. “Patroli harus menegakkan hukum. Kalau diusir saja, ya sia-sia karena mereka akan balik lagi,” kata Susi.

Susi mengatakan, penambahan jumlah kapal patroli laut akan percuma jika pemerintah tak konsisten menerapkan kebijakan tersebut. Atas dasar itu, Susi meminta agar kebijakan tersebut menjadi prioritas pemeruntrah. 

“Pada akhirnya punya alutsista, tapi kebijakan kita tidak ada, ya sama saja,” kata Susi.

Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR Sukamta sepakat dengan pendapat Susi. Menurutnya,  perlu ada kebijakan yang konsisten untuk patroli laut. Pasalnya, patroli laut Natuna Utara saat ini masih tumpang tindih. Sehingga hal itu menyulitkan koordinasi antarkementerian dan lembaga.

“Dari sisi kelembagaan, kita masih punya tumpang tindih,” kata Sukamta.

Jika masalah ini telah diselesaikan, baru pemerintah bisa bicara soal penambahan kapasitas patroli laut. Sehingga, pemerintah tak akan kebingungan ketika mengalokasikan anggaran penambahan kapal kepada kementerian/lembaga.

“Ini saatnya kita lakukan penataan. Kuenya (alokasi anggaran penambahan kapal) dibagi setelah ditata,” ucap Sukamta.

(Baca: Terima Dubes Tiongkok, Mahfud Sampaikan Hak Berdaulat RI di Natuna )

Wacana penambahan armada kapal patroli laut di Natuna Utara sebelumnya datang dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Dia menilai, salah satu persoalan yang dihadapi Indonesia ketika menjaga kawasan perairan tersebut adalah terbatasnya armada patroli.

Sementara, wilayah yang harus dijaga dengan menggunakan kapal cukup luas. “Kami akan dorong Kementerian Pertahanan untuk memperbanyak armada,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/1).

(Baca: RI Beli Kapal Besar Dari Denmark untuk Perkuat Armada di Natuna)

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR Abdul Kharis Almasyhari menyebut, armada patroli laut Indonesia perlu diperkuat agar dapat menghalau kapal pencuri ikan dari Tiongkok.

Tak hanya itu, Kharis meminta agar Indonesia terus melakukan diplomasi agar sengketa dengan Tiongkok bisa diselesaikan. “Kita tingkatkan jalur diplomasi untuk lebih kencang lagi,” katanya.

 

Reporter: Dimas Jarot Bayu
Editor: Ekarina
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait