DPR Akan Bahas Wacana Pembentukan Pansus Jiwasraya Januari 2020
Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Hanteru Sitorus menyatakan wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) PT Asuransi Jiwasraya (Persero) bakal digelar setelah masa reses pada awal Januari 2020. Pembentukan pansus dinilai sebagai pertanggungjawaban politik, karena kasus gagal bayar Jiwasraya menyangkut dana masyarakat.
"Saya kira nanti sesudah masa reses itu akan dibicarakan karena pada sidang terakhir kemarin sudah disepakati dan disurati oleh pimpinan DPR. Jadi mungkin nanti pada pembukaan masa sidang kita akan proses pembentukan pansusnya," kata Deddy di Jakarta, Minggu (29/12).
(Baca: Skandal Terbesar Usai BLBI, Demokrat Tantang KPK Baru Ungkap Jiwasraya)
Pembentukan pansus Jiwasraya juga mendapat dukungan dari Partai Demokrat. Wakil Sekjen Partai Demokrat yang juga merupakan anggota komisi XI DPR RI, Didi Irawadi menyatakan, pihaknya mendukung penuh pembentukan pansus di DPR RI untuk menyelesaikan segala kasus di tubuh perusahaan asuransi pelat merah tersebut.
Tak hanya itu, pembentukan pansus juga diharapkan dapat menepis segala fitnah yang saat ini bergulir antara pihak mana yang harus bertanggung jawab.
"Kami semua mendukung pansus. Tidak melihat lagi partai pemerintah dan non pemerintah. Tapi untuk kepentingan rakyat Indonesia. Jangan lupa jutaan nasabah, dugaan penyelewengan yang sangat besar sekali," ujar Didi pada kesempatan yang sama.
Maka dari itu, dirinya berharap dengan dibentuknya pansus DPR dapat membuka tabir kemelut Jiwasraya. Sehingga, tak ada lagi anggapan masalah ini merupakan tanggung jawab pemerintahan masa lalu dan saat yang akhirnya memicu perdebatan panjang.
"Saya kira jangan menyalahkan sekarang dan ke depan. Justru dengan penegakan hukum dengan pansus dibuka selebar-lebarnya tidak ada fitnah dan dugaan negatif," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa proses koordinasi penegakan hukum yang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN serta Kejaksaan Agung sudah melalui prosedur yang benar.
(Baca: Kemelut Jiwasraya Sejak 1998, Politisi PDIP: Jangan Saling Menyalahkan)
Menurutnya, untuk skandal yang cukup besar seperti ini kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta aparat Kepolisian harus dilibatkan secara bersamaan.
