Menteri Edhy Sebut BBM Bersubsidi untuk Nelayan Rawan Dikuasai Preman

Menurutnya, para preman lebih berkuasa dibandingkan Polisi dan TNI. Sehingga banyak nelayan yang tidak mendapatkan solar bersubsidi.
Image title
18 Desember 2019, 16:59
Menteri Edhy Sebut BBM Bersibsidi untuk Nelayan Rawan Dikuasai Preman.
ANTARA FOTO/Rahmad
Ilustrasi kapal motor nelayan. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan solar bersubsidi untuk nelayan rawan diselewengkan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan solar bersubsidi untuk nelayan rawan diselewengkan. Ini dikarenakan, banyak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yang dikuasai oleh oknum preman.

Bahkan, dia menyebut para preman lebih berkuasa dibandingkan Polisi dan TNI. Sehingga banyak nelayan yang tidak mendapatkan solar bersubsidi. "Biasanya preman lebih berkuasa dibanding dengan pejabat-pejabat pengambil keputusan seperti Tentara dan Polisi," kata Edhy di Jakarta, Rabu (18/12).

(Baca: Edhy Prabowo Akan Hibahkan Kapal Maling ke Nelayan Perempuan)

Dia mengungungkapkan, kasus penyelewengan subsidi solar untuk nelayan telah lama terjadi. Hal itu disebabkan karena  minimnya pengawasan sehingga ada oknum penyusup yang bermain di dalamnya.

Advertisement

"Setelah SPBN dibikin justru nelayan ini tidak kebagian. Saya tahu hilangnya kemana, dikirim sekali masih selalu kurang," kata dia.

Oleh karena itu, Edhy meminta para nelayan ikut mengawasi SPBN. Selain karena rawan diselewengkan, pengawasan itu juga untuk mencegah agar bantuan solar bersubsidi tidak salah sasaran, yang mana para pemilik kapal besar seharusnya membeli solar dengan harga premium sesuai dengan harga industri.

"Nanti kapal yang 40 GT mau ambil solar dikasih harga premium untuk industri, jadi saya butuh masukan dari nelayan," kata dia.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan menambah kuota solar bersubsidi sebesar 1,5 juta kiloliter (KL) tahun ini untuk mengantisipasi kelangkaan BBM. Dengan begitu, kuota solar subsidi yang tadinya hanya 14,5 juta KL, naik menjadi 16 juta KL.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menjelaskan pihaknya bakal bekerja dengan batasan kuota solar bersubdisi yang baru ditetapkan pemerintah. "Dengan begitu, kelangkaan di beberapa daerah dapat kami antisipasi. Ini angka yang akan kami jadikan dasar penyaluran bio solar pada 2019 yaitu angkanya 16 juta KL," ujar Nicke dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII, Kamis (28/11).

(Baca: Dapat Tambahan Kuota, Pertamina Atasi Kelangkaan Solar Subsidi)

Pertamina sebenarnya telah memproyeksi kuota solar subsidi bakal habis pada November 2019. Ini dikarenakan ada lonjakan pembelian sejak awal September 2019 khususnya di wilayah perkebunan dan pertambangan.

Selain itu, dibukanya jalur tol baik di Jawa maupun di Sumatera juga menyebabkan kebutuhan solar meningkat. "Dengan tren demand seperti itu, maka kuota 2019 akan habis di akhir November," kata Nicke.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan untuk menambah kuota BBM jenis solar subsidi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelaksana Tugas Dirjen Migas Djoko Siswanto memproyeksi penambahan kuota solar subsidi mencapai 1,5 juta kiloliter (KL) hingga akhir tahun ini.

 

Reporter: Tri Kurnia Yunianto
Editor: Ekarina
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait