Puan Pastikan Satu Kementerian Hanya Bermitra dengan Satu Komisi DPR

Penyederhanaan kemitraan antara kementerian dengan komisi DPR dilakukan agar pengawasan dapat lebih fokus.
Dimas Jarot Bayu
Oleh Dimas Jarot Bayu
29 Oktober 2019, 13:26
Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua DPR Rachmad Gobel (kiri), Azis Syamsuddin (kedua kiri), dan Sufmi Dasco Ahmad (kanan) mengetuk palu saat memimpin Rapat Paripurna ke-3 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di Gedung Nus
ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua DPR Rachmad Gobel (kiri), Azis Syamsuddin (kedua kiri), dan Sufmi Dasco Ahmad (kanan) mengetuk palu saat memimpin Rapat Paripurna ke-3 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani memastikan hubungan antara kementerian dengan komisi di parlemen bakal lebih disederhanakan pada periode pemerintahan 2019-2024. Dengan demikian, satu kementerian nantinya hanya akan bermitra dengan satu komisi.

Adapun pada DPR periode sebelumnya, satu kementerian bisa bermitra dengan lebih dari satu komisi. Contohnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang bermitra dengan Komisi IV dan Komisi VII. 

Sedangkan pada DPR periode saat ini, KLHK nantinya hanya akan bermitra dengan Komisi IV. “Kami berhasil menyusun satu kementerian bermitra dengan satu komisi,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/10).

Puan mengatakan, penyederhanaan kemitraan antara kementerian dengan komisi di DPR dilakukan agar pengawasan dapat lebih fokus. Pasalnya selama ini, banyak kemitraan lintas komisi dan kementerian membuat mereka sering lempar tanggung jawab.

(Baca: Tiga Kementerian Baru dalam Kabinet Jokowi Periode Kedua)

Hal tersebut, kemudian menjadikan kerja DPR menjadi kurang efektif. “Sebab butuh energi dan waktu untuk koordinasi,” kata Puan. 

Adapun, kesepakatan penyederhanaan kemitraan antara kementerian dan komisi dicapai dalam Rapat Konsultasi Pengganti Bamus pada Senin (28/10). Kesepakatan ini akan disahkan dalam Rapat Paripurna pada Selasa (29/10) siang.

Puan mengatakan, Rapat Paripurna tersebut bakal sekaligus mengesahkan sebelas komisi DPR beserta ruang lingkup dan tugasnya. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, hingga kemarin sudah ada delapan fraksi yang telah menyampaikan usulan nama-nama Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Dasco berharap agar seluruh fraksi dapat menyampaikan usulan AKD secepatnya, sehingga dapat langsung diputuskan dalam Rapat Paripurna nanti. “Kalau enggak ada perubahan dan setuju langsung sudah diketuk,” kata Dasco.

(Baca: DPR Minta Pemerintah Fokus Pada Program Kesejahteraan Masyarakat)

Reporter: Dimas Jarot Bayu
Editor: Ekarina

Video Pilihan

Artikel Terkait