Sri Mulyani jadi Menteri, Pengusaha Optimistis Akan Stabilitas Ekonomi

Di mata pengusaha, kinerja Sri Mulyani pada periode lalu juga dianggap realistis, rasional dan responsif terhadap dinamika global.
Image title
Oleh Ekarina
22 Oktober 2019, 19:12
Mantan Menteri Keuangan , Sri Mulyani mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta (22/10/2019). Menurut rencana Presiden Joko Widodo akan memperkenalkan jajaran kabinet barunya kepada publik hari ini usai dilantik Minggu (20/10/2019) kemarin untuk masa jabata
Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Mantan Menteri Keuangan , Sri Mulyani mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta (22/10/2019). Menurut rencana Presiden Joko Widodo akan memperkenalkan jajaran kabinet barunya kepada publik hari ini usai dilantik Minggu (20/10/2019) kemarin untuk masa jabatan keduanya periode tahun 2019-2024 bersama Wapres Ma\'ruf Amin.

Wakil Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani mengatakan penunjukkan Sri Mulyani sebagai menteri keuangan bisa membawa optimisme bagi kalangan pengusaha. Sosok ini diharapkan mampu menciptakan stabilitas ekonomi makro nasional dalam lima tahun ke depan seiring rekam jejaknya sebagai menteri.

"Track record beliau dalam menciptakan stabilitas ekonomi makro sangat baik, sehingga pelaku pasar lebih confident menghadapi stabilitas iklim usaha nasional," kata Shinta kepadaa katadata.co.id, Selasa (22/10).

Shinta menilai, Sri Mulyani berperan sangat signifikan dalam menjaga stabilitas ekonomi makro nasional dalam kinerja pemerintah periode lalu. Ia juga dinilai turut berperan menjaga kepercayaan pasar.

(Baca: Sri Mulyani Kembali Jadi Menkeu, Rupiah Menguat ke 14.040 per Dolar AS)

Di mata pengusaha,  kinerja Sri Mulyani pada periode lalu juga dianggap realistis, rasional dan responsif terhadap dinamika global. Meskipun dari sisi kebijakan fiskal masih banyak kendala untuk bisa mendukung peningkatan produktifitas dan efisiensi seperti yang dibutuhkan pelaku usaha.

"Respons-respons kebijakan yang Sri Mulyani keluarkan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional itu prestasi terbaik, " kata Shinta.

Sebab, jika pemerintah mengambil kebijakan makro ekonomi nasional yang tidak rasional, tak responsif atau tidak realistis terhadap kekuatan ekonomi nasional dan gejolak ekonomi global, dia khawatir Indonesia mudah tergelincir dalam krisis.

"Terutama  ketika terjadi fluktuasi nilai tukar yag drastis di akhir tahun lalu," ujarnya.

(Baca: Jokowi Minta Sri Mulyani Tetap Menteri Keuangan, IHSG Melesat 0,49%)

Dengan proyeksi pertumbuhan dunia yang semakin menyusut belakangan ini, meningkatnya resiko krisis global, pelemahan ekonomi nasional cenderung berlanjut, pelaku usaha membutuhkan sosok yang kompeten di kabinet baru,

Hal ini menurutnya untuk menjamin bahwa apa pun yang terjadi di level global, tak berpengaruh ke ekonomi nasional. Dengan begitu perekonomian dalam negeri lebih stabil, sehat dan kompetitif serta mampu menunjang kegiatan ekonomi nasional menjadi lebih produktif.

Pagi tadi sekira pukul 09.30 WIB,  Sri Mulyani menyambangi Istana Negara.  Dia mengatakan dalam pertemuannya bersama presiden Jokowi, dirinya diminta kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan periode 2019-2024.

Dia pun menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan tugas yang diembannya sejak 2016.

Kepada awak media yang menunggu, dia menyatakan akan mendukung kerja Jokowi dalam mencapai sasaran ekonomi lima tahun mendatang. “Presiden menugaskan saya tetap menjadi Menteri Keuangan,” katanya di Istana Kepresidenan, Selasa (22/10).

(Baca: Berkemeja Putih, Sri Mulyani yang Pertama Datangi Istana Pagi Ini)

Dia menyatakan akan membantu Jokowi untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dan pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM). Selain itu, Jokowi juga meminta Sri Mulyani meningkatkan ketahanan ekonomi dan mendorong investasi.

Jokowi juga meminta mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu berkoordinasi dengan menteri ekonomi lainnya, seperti Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian, dalam rangka menumbuhkan ekonomi.

“Banyak hal yang dihadapi Indonesia di tengah ekonomi global yang dinamis,” katanya.

Kementerian Keuangan juga akan berkoordinasi dengan pemangku kebijakan sektor keuangan, seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). “Untuk menjaga stabilitas ekonomi,” ujar dia.

 

 

Editor: Ekarina

Video Pilihan

Artikel Terkait