Jokowi Perintahkan Polisi Tak Bertindak Represif Tangani Demonstrasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan pihak kepolisian untuk tidak melakukan kekerasaan terhadap massa yang menggelar aksi demonstrasi menolak revisi aturan kontroversial. Kepala Negara menyatakan, polisi seharusnya bisa bertindak secara profesional dan proporsional.

Perintah ini bakal langsung disampaikan kepada Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian. Dengan demikian, bawahan Tito langsung bisa mengunstruksikan perintah tersebut di lapangan.

"Dalam menangani setiap demonstrasi itu dilakukan dengan cara-cara tidak represif, terukur," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9).

(Baca: Apresiasi Demonstrasi, Jokowi Bakal Temui Mahasiswa Jumat Besok)

Meski demikian, Jokowi tetap meminta aparat bertindak tegas jika aksi demonstrasi sudah berlangsung anarkis. Hal itu, menurutnya seperti terlihat dalam kericuhan demonstrasi pada Rabu (25/9) malam hingga Kamis (26/9) dini hari di kawasan sekitar gedung DPR. 

Menurut Jokowi, aksi anarkis tak boleh terjadi karena dapat merusak fasilitas umum yang ada. “Itu merugikan kita semuanya,” kata Mantan Walikota Solo ini. 

Pernyataan serupa sebelumnya disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Menurutnya, polisi harus bertindak secara terukur dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

(Baca: Demonstrasi di Kendari Berakhir Ricuh, Satu Mahasiswa Tewas)

Moeldoko mengatakan, polisi tak boleh menganggap mahasiswa sebagai musuh. Dia menilai mahasiswa hanya ingin berekspresi dan menyuarakan aspirasi rakyat.

"Kalau sepanjang demonstrasi menyuarakan (aspirasi rakyat) oke, kami enggak ada masalah," kata Moeldoko.

Dia pun memastikan pemerintah bakal memberi sanksi bagi polisi yang bertindak represif. Pemerintah juga bakal mengevaluasi cara polisi dalam menangani demonstran.

"Akan kami evaluasi di mana letak titik krusialnya sehingga terjadi peristiwa seperti itu," katanya Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/9).