Sawit Watch Tuding Pemda dan Pusat Lempar Tanggung Jawab soal Karhutla
Direktur Eksekutif Sawit Watch Inda Fatinaware menuding pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (Pemda) saling lempar tanggung jawab dalam menangani persoalan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Sikap tersebut dinilai tak menujukkan keseriusan keduanya dalam menangani kebakaran hutan dan lahan.
"Kalau ada kejadian itu mestinya pikirkan apa yang harus dilakukan, bukan saling lempar tanggung jawab," kata Inda di Jakarta, Kamis, (19/9).
Dia mengatakan, awal mula kebakaran hutan berawal dari perizinan pembukaan lahan. Dalam proses perizinan lahan, pemda dan pemerintah pusat seharusnya saling berkoordinasi mengenai calon perusahaan yang akan membuka lahan.
(Baca: Wiranto Klaim Asap Tidak Parah, Aktivis Sebut Keadaan Sudah Diset)
Ia pun mencontohkan kejadian di Kabupaten Buol Sulawesi Tengah. Meski dalam kenyataanya Sulteng buka daerah yang paling terpapar, namun sudah ada bentuk mitigasi yang telah dilakukan. Bupati Buol, Amiruddin Rauf bahkan sudah menolak keras menyerahkan lahan konsesus kepada perusahaan yang ingin membuka lahan.
"Tapi kok aneh, justru Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK) mengeluarkan izin untuk pelepasan kawasan, padahal sudah sangat tegas Bupati menolak," kata Inda.
