Dapat Anggaran Rp 6,7 T di 2020, KKP Kejar Target PDB Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperoleh pagu anggaran pada 2020 senilai Rp 6,47 triliun, atau naik 18% dibandingkan 2019 sebesar Rp 5,48 triliun. Menteri KKP Susi Pudjiastuti mengatakan, pagu anggaran tersebut digunakan untuk menggenjot sejumlah program untuk mencapai target pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan 2020 yang dipatok sebesar 7,9%.
"Untuk mencapainya, KKP telah memperoleh pagu anggaran 2020 sebesar Rp6,47 triliun,” ujar Menteri Susi seperti dikutip dari keterangan pers, Rabu (11/9).
Beberapa upaya yang akan dilakukan pihaknya untuk menggenjot target PDB melalui peningkatan produksi perikanan dengan target sebesar 26,43 juta ton dan produksi garam nasional sebesar 3 juta ton.
Contohnya, dengan mendorong operasional Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) milik KKP di Natuna, Saumlaki, Merauke, Sebatik, Rote Ndao, Sumba Timur, Sabang, Biak, Mimika, Morotai, Talaud, Mentawai, dan Moa.
KKP juga menargetkan peningkatan nilai tukar nelayan menjadi 115 dan konsumsi ikan sebesar 56,39 kg/kapita. Selain itu, nilai ekspor hasil perikanan tahun depan juga dipatok sebesar US$ 5,98 miliar, dan jumlah kawasan konservasi perairan seluas 22,27 juta hektare.
(Baca: Triwulan II 2019, Pertumbuhan Produksi Perikanan Naik hampir 30%)
Di sektor perikanan tangkap, pemerintah bakal melanjutkan program pembangunan prioritas, seperti bantuan kapal, alat penangkapan ikan, asuransi nelayan, dan rehabilitasi pelabuhan perikanan. Kemudian, KKP juga akan memfasilitasi pengurusan Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan.
Sementara di bidang perizinan, akan dilakukan integrasi sistem perizinan pusat dan daerah.
Di sisi lain, Susi juga mendorong fasilitasi kredit perikanan tangkap, diversifikasi usaha keluarga nelayan untuk kelompok perempuan, dan sertifikasi awak kapal. Kemudian, mendorong penerapan Perjanjian Kerja Laut, serta penambahan syahbandar perikanan dan observer kapal perikanan, penerapan e-logbook dan partisipasi regional fisheries management organisation (RFMO).
KKP juga mengoptimalkan operasional lembaga pengelolaan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia serta perluasan dan peningkatan peran pelabuhan perikanan.
