Atasi Sengketa Lahan, Jokowi Bagikan 3.800 Sertifikat Tanah di Jateng

Banyak masyarakat yang mengadukan persoalan sengketa lahan ini kepada pemerintah.
Dimas Jarot Bayu
Oleh Dimas Jarot Bayu
29 Agustus 2019, 16:38
Presiden Joko Widodo berjalan seusai memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019). Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kal
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo melanjutkan program pembagian sertifikat tanah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan 3.800 sertifikat tanah dari program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) ke warga di Purworejo, Jawa Tengah. Pembagian sertifikat tanah dinilai penting untuk mengurangi masalah sengketa lahan yang kera terjadi di Indonesia. 

Jokowi bercerita, masalah sengketa lahan kerap dikeluhkan oleh masyarakat ketika dirinya berkunjung ke berbagai wilayah. Sengketa ini, kata Jokowi, tak hanya terjadi antarmasyarakat, namun juga antara masyarakat dengan pemerintah atau swasta.

“Saya tahu karena setiap saya ke desa, setiap saya ke kampung ini jadi masalah di mana-mana,” ujarnya di Purworejo, Jawa Tengah, Kamis (29/8).

(Baca: Disebut Tak Berguna, Jokowi Tetap Lanjutkan Pembagian Sertifikat Tanah)

Mantan Wali Kota Solo itu pun mengatakan, banyak masyarakat yang mengadukan persoalan sengketa lahan ini kepada pemerintah. 

Hanya saja, Jokowi mengaku sulit membantu masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa lahan karena tanah yang diklaim masyarakat tak memiliki bukti legalitas yang jelas. “Kami enggak bisa bantu, karena tanda bukti hak hukumnya (atas tanah) harus jelas,” kata dia.

Dengan dibagikannya sertifikat, masyarakat kini memiliki tanda bukti legal atas tanah yang mereka klaim. Masyarakat tak perlu lagi khawatir atas persoalan sengketa lahan. Sebab, tidak ada lagi pihak-pihak yang bisa mengklaim memiliki tanah masyarakat secara sepihak jika telah mengantongi sertifikat tersebut.

“Jadi kalau di pengadilan ada buktinya. Buka di sini (sertifikat), ada nama (pemilik tanah), letaknya di mana, luasnya di mana,” kata Jokowi.

(Baca: Jokowi: Sertifikasi Tanah Bukan Permudah Perusahaan Kuasai Lahan)

Dia juga berpesan, masyarakat boleh menggadaikan sertifikat tanah yang mereka miliki, selama itu digunakan untuk hal yang produktif.

Selain itu, Jokowi meminta masyarakat yang ingin menggadaikan tanahnya melakukan kalkulasi terlebih dahulu. “Bukan pinjam cuma buat beli televisi, beli sepeda motor, beli mobil. Hilang sertifikatnya kalau dipakai untuk hal yang tidak produktif,” ujarnya.

Jokowi menargetkan pembagian sembilan juta sertifikat tanah sepanjang 2019. Target tahun ini lebih tinggi dibandingkan pada 2018 yang sebesar tujuh juta lembar sertifikat.

Reporter: Dimas Jarot Bayu
Editor: Ekarina

Video Pilihan

Artikel Terkait