Pengusaha Usulkan Retaliasi Produk Pertanian Eropa dengan Tarif Tinggi
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) meminta pemerintah bersikap tegas menghadapi hambatan dagang yang terus digencarkan Uni Eropa terhadap produk kelapa sawit berserta turunannya, termasuk biodiesel. Pengusaha mengusulkan agar pemerintah berani melakukan aksi balasan atau retailiasi melalui pengenaan tarif bea masuk tinggi untuk produk pertanian Benua Biru.
Ketua Umum Gapki, Joko Supriyono mengatakan pemerintah bisa mengenakan instrumen tarif bea masuk untuk produk Uni Eropa, sebagaimana yang juga dilakukan Amerika Serikat (AS) dan India. Sedangkan Indonesia menurutnya, merupakan negara yang masih mengenakan tarif bea masuk rendah untuk produk impor.
"Indonesia bisa menaikan tarif hingga 40% untuk impor produk-produk pertanian dari Uni Eropa, kalau mau. Hal itu tidak melanggar WTO," kata Joko dalam diskusi 'Menciptakan Industri Sawit yang Berkelanjutan' di yang diadakan Tempo Media Group dan Kadin Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (31/7).
(Baca: Uni Eropa Diskriminatif, Pemerintah Cari Pasar Ekspor Sawit ke Afrika)
Jika kebijakan tersebut diberlakukan, tidak menutup kemungkinan bakal terjadi negosisasi dagang antara Uni Eropa dengan Indonesia. Termasuk kemungkinan kawasan tersebut mengkaji ulang berbagai macam hambatan dagang untuk produk sawit Indonesia.
Sebagai informasi, biodiesel Indonesia kembali menghadapi ancaman hambatan di Uni Eropa menginisiasi penyelidikan Anti-Subsidi pada Desember 2018. Penyelidikan tersebut berselang beberapa bulan setelah ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa terbebas dari bea masuk anti-dumping.
(Baca: Pemerintah Tuding Eropa Pakai Strategi Terstruktur Serang Biodiesel RI)
Pada Juli 2019, Uni Eropa mengajukan proposal besaran bea masuk anti-subsidi sementara dengan rentang marjin 8-18%. Gertakan Uni Eropa kembali dilancarkan melalui penyelidikan Anti-Subsidi terhadap biodiesel Indonesia.
