Keluhkan Singkatnya Masa Sidang, BW: Kita Sedang Bermimpi ?

Singkatnya masa sidang menjadikan tim kuasa hukum Prabowo Subianto pihaknya hanya mampu menghadirkan 14 saksi dan dua ahli untuk memberikan keterangan.
Dimas Jarot Bayu
22 Juni 2019, 09:15
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto  dalam sidang pendahuluan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 yang diajukan pasangan capres nomor urut 02 Prabowo Subia
Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto  dalam sidang pendahuluan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 yang diajukan pasangan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat (14/6). 

Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto mengeluhkan perihal waktu yang diberikan dalam membuktikan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) terlalu singkat. Sebab, pihaknya hanya memiliki waktu satu hari untuk menghadirkan saksi dan ahli dalam persidangan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal ini menjadikan pihaknya hanya mampu menghadirkan 14 saksi dan dua ahli untuk memberikan keterangan. “Bagaimana mengungkapkan (pelanggaran TSM) dengan speedy trial yang tadi diungkapkan? Ini sebenarnya kita sedang bermimpi atau menyelesaikan masalah?,” kata Bambang di gedung MK, Jakarta, Jumat (21/6).

(Baca: Pertanyakan Kredibilitas Saksi, BW: Anda Sudah Tulis Berapa Buku?)

Ditambah lagi, dalam berbagai sengketa biasanya pembuktian dilakukan dengan mengkomparasi formulir C1 yang ada. Jika ada 20 juta formulir C1, Bambang tak yakin jika pelanggaran TSM dapat dibuktikan dalam waktu lima hari.

Advertisement

Sebab menurutnya, pembuktian pelanggaran TSM tersebut membutuhkan waktu yang lama. “Apa kita tidak sedang melakukan omong kosong saja?” ujar Bambang.

Karenanya, Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga berusaha untuk menelusuri masalah tersebut lewat sistem informasi KPU. Menurut Bambang, sistem informasi KPU tidak cukup andal.

(Baca: Ahli Jokowi-Ma’ruf Nilai Tak Tepat Selesaikan Pelanggaran TSM di MK)

Selain itu, tidak ada yang bisa menjamin keamanan sistem informasi tersebut. “Kalau kejujurannya tidak bisa dipastikan semua sistem ini bisa dicloning,  diambilalih, dan itu yang terjadi,” kata dia.

Karenanya, dia pun menawarkan opsi forensik terhadap sistem informasi KPU. Hal tersebut, dilakukan untuk membuktikan dugaan penggelembungan suara yang mengarah kepada pelanggaran TSM.

“Kita buka sistem itu, panggil seluruh ahli terbaik di Indonesia dan di dunia, kita akan buktikan kecurangan terjadi atau tidak,” kata Bambang.

Reporter: Dimas Jarot Bayu
Editor: Ekarina
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait