Kemenko Ekonomi Kaji Perubahan Skema Bantuan Pangan Non-Tunai ke Beras
Pemerintah berencana mengembalikan skema bantuan pangan non-tunai (BPNT) ke bantuan sosial beras sejahtera (bansos rastra) untuk mengoptimalkan penyaluran stok beras Perum Bulog (Persero) di gudang. Namun, skema ini masih dikaji agar bisa mendapat sistem penyaluran yang tepat.
"BPNT dan Bulog sama-sama akan kita majukan. Sedang dikaji sistem yang baik untuk penyaluran berasnya," kata Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdalifah Mahmud kepada Katadata.co.id, Rabu (15/5) lewat pesan singkat.
Dengan demikian, pemerintah akan melihat skema yang paling efektif mengatasi pengelolaan beras Bulog. Di sisi lain, masyarakat penerima bantuan juga diharapkan bisa mendapatkan beras dengan mudah dengan pilihan terbaik.
Namun,dia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai kapan target kajian tersebut rampung dan bisa direalisasikan.
(Baca: Pengamat Menilai Pengembalian Skema BPNT Jadi Rastra Sebuah Kemunduran)
Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya mengatakan pemerintah sedang memikirkan cara untuk membantu mengoptimalkan penyaluran beras Bulog sehingga menyebabkan penumpukan stok beras di gudang. Akibatnya, kualitas beras bisa berkurang hingga berpotensi mubazir lantaran tak terpakai.
"Bulog itu ditugaskan untuk membeli beras dari masyarakat pada musim panen, tapi tidak ada penyalurannya. Maka bisa terjadi gudang Bulog penuh. Karena tidak dikeluarkan, maka menjadi kuning, akhirnya dibuang dan itu mubazir,” kata Kalla dilansir dari Antara.
Selain itu, pemberian bantuan sosial dalam bentuk beras juga diharapkan dapat membuat harga beras di pasaran menjadi stabil.
“Maka kita kembali lagi dari tunai ke langsung pemberian beras. Memang membutuhkan pekerjaan sedikit, tapi itulah cara untuk menstabilkan harga beras ini,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pihaknya sedang mencari rumusan agar BPNT dan penyaluran beras Bulog bisa berjalan bersamaan.