Pemerintah Genjot Pembangunan Infrastruktur Kawasan Wisata Prioritas

Pemerintah siap melanjutkan pengembangan empat Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) atau program 10 “Bali Baru".
Image title
16 Februari 2019, 09:22
Edsus Pariwisata_Danau Toba
ANTARA FOTO/Anis Efizudin
Kawasan hunian untuk wisatawan yang berada di tepi Danau Toba, Pulau Samosir, Sumatera Utara, Selasa (4/4). Sejak 2016 Danau Toba dicanangkan sebagai salah satu dari 10 kawasan strategis pariwisata nasional yang menjadi prioritas Kementerian Pariwisata untuk dikembangkan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)  siap melanjutkan pengembangan dan pembangunan infrastruktur empat Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) atau program 10 “Bali Baru”. Upaya ini dilakukan dalam rangka menggenjot jumlah wisatawan yang ditargetkan mencapai 20 juta tahun ini.

Empat Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bali Baru itu diantaranya Danau Toba di Sumatera Utara, Candi Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika Lombok (Nusa Tenggara Barat), dan Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur).  Kawasan ini dipilih sebagai prioritas karena potensi kunjungan wisatawannya yang besar. Sehingga pemerintah terus mendorong investasi di kawasan tersebut dan berharap seiring berkembangnya kawasan wisata, perekonomian wilayahnya juga akan meningkat.

(Baca: Gaet Devisa Rp 281 T, Ini Strategi Pemerintah Genjot Empat Bali Baru )

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hadi Sucahyono mengatakan  pihaknya akan melanjutkan pembangunan dan penataan sejumlah sarana dan fasilitas penunjang kawasan wisata. 

Advertisement

“Kita akan cakup semua sektor mulai dari pembangunan perumahan, bandara, jalan tol, penyediaan air bersih, hingga sanitasi,” kata Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hadi Sucahyono di Jakarta, Jumat (15/2).

Selain itu, pihaknya akan bekerja sama dengan sejumlah instansi seperti Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPNB), dan Badan Meteorologi, Kriminologi, dan Geofisika (BMKG).

Tidak hanya itu, PUPR mencanangkan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah secara terpadu. Dalam hal ini, fokus pada 35 wilayah pengembangan strategis (WPS) yang mencakup 97 kawasan strategis. Namun untuk empat KSPN prioritas tersebut yang masih akan menjadi fokusnya saat ini berupa pembangunan fisik.

“Kita bangun infrastruktur di sana harus hati-hati agar proyek yang sedang dikerjakan tidak mengganggu masyarakat dari aspek pembangunan jalan, pelabuhan, dan sebagainya,” kata Hadi.

Dalam proses pembangunan fisik wilayah KSPN, kata Hadi, akan diserahkan kepada masing-masing kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Selanjutnya, pelaksanaan tupoksi dari masing-masing instansi akan diselaraskan lebih detail, mulai dari rancangan desain dan analisis lingkungan yang ada di wilayah tersebut.

(Baca: Genjot Sektor Pariwisata, Ini Usulan Kebijakan dari Ekonom & Pengusaha)

Adapun 10 KSPN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 adalah Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), Candi Borobudur (Jawa Tengah), Morotai (Maluku Utara), Pulau Komodo-Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Taman Nasional Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Danau Toba (Sumatra Utara), Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur), Mandalika Lombok (Nusa Tenggara Barat), dan Tanjung Lesung (Banten).

Kemudian pada 2017 lalu, juga diperkuat dengan penerbitan Perpres, pemerintah secara resmi menambahkan Mandeh (Sumatera Barat) dan Toraja (Sulawesi Selatan) ke dalam KSPN. Sehingga total KSPN yang digenjot pemerintah menjadi 12 wilayah.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata Arief Yahya menyatakan masing-masing destinasi prioritas dalam program 10 destinasi wisata Bali Baru telah memiliki strategi pengembangan wilayah.

Arief mengatakan, salah satu persoalan yang menyebabkan kunjungan wisatawan ke Indonesia kurang optimal yakni karena masalah fasilitas wisata dan infrastruktur. Karenanya, perlahan-lahan pemerintah melakukan perbaikan dan penambahan infrastruktur seperti membangun bandara baru di Kulon Progo di Yogyakarta. Dengan adanya bandara baru di Kulon Progo, diharapkan bisa mengakomodir jumlah wisatawan lebih banyak.

Fasilitas lain yang akan ditambah pemerintah untuk menjaring wisatawan di kawasan pariwisata prioritas yaitu pembangunan sirkuit balap motor Moto GP di Mandalika. Dengan terbangunnya fasilitas itu, ditargetkan pada tahun depan Indonesia sudah bisa menyelenggarakan balap motor Moto GP di Mandalika.

Sementara untuk wisata Danau Toba, menurutnya tidak ada isu kritis terkait pengembangan kawasan wisata tersebut. Karena sudah ada bandara internasional baru yakni Bandara Sisingamangaraja XII yang diresmikan pada 2017.

(Baca: Erick Thohir: Industri Halal Berpotensi Jadi Penopang Ekonomi)

Bandara baru ini ditargetkan menjadi pintu masuk menuju destinasi wisata Danau Toba. Pemerintah mencatat, pada 2018 jumah penumpang udara yang umumnya wisatawan nusantara melalui bandara tersebut meningkat sebesar 50%.

Terakhir, untuk destinasi wisata Labuan Bajo, Arief menargetkan ada pelabuhan baru, yang terpisah dengan pelabuhan ikan. Sehingga dengan adanya penataan infrastruktur ini, destinasi wisata Labuan Bajo menjadi lebih menarik bagi wisatawan. “Tidak bersatu lagi dengan pelabuhan ikan, kami yakin pertumbuhan wisata akan naik,” katanya.

Menurutnya, devisa pariwisata tahun lalu sebesar US$ 17 miliar, meningkat dari capaian 2017 yang hanya US$ 15 miliar. Dengan strategi pembenahan dan pembangunan fasilitas wisata yang pemerintah lakukan, dia pun optimistis devisa dari sektor pariwisata mampu mengalahkan capaian devisa hasil ekspor minyak kelapa sawit dan batu bara.

 

 

Reporter: Rizka Gusti Anggraini
Editor: Ekarina
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait