DPR Tinjau Ulang Perpres Ratifikasi Perjanjian Dagang RI-Pakistan

DPR akan meninjau ulang hasil ratifikasi perjanjian dagang prefensial antara Indonesia dan Pakistan, salah satunya karena fasilitas bea masuk 0% ethanol.
Michael Reily
12 Februari 2019, 15:16
gedung DPR
Donang Wahyu|KATADATA
Ilustrasi gedung DPR. DPR akan meninjau ulang hasil ratifikasi perjanjian dagang prefensial antara Indonesia dan Pakistan.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan meninjau ulang hasil ratifikasi perjanjian dagang prefensial antara Indonesia dan Pakistan. Sebab, pengesahan itu dilakukan tanpa kesepakatan penuh parlemen.

Ketua Komisi Perdagangan DPR Teguh Juwarno menyatakan salah satu poin yang masih mendapat penolakan sehingga dilakukan peninjauan ulang terkait pembebasan bea masuk yakni produk ethanol, sebagai bahan baku alkohol. Hal itu juga dipertanyakan karena Malaysia menetapkan bea masuk 60%, sementara Indonesia justru membebaskannya.

"Kebebasan itu dikhawatirkan bisa menyebabkan peredaran alkohol semakin besar di Indonesia," kata Teguh dalam akun resmi DPR, dikutip Selasa (12/2).

(Baca: Indonesia Ratifikasi Perjanjian Dagang ASEAN-Hong Kong melalui Perpres)

Advertisement

Karenanya hasil ratifikasi itu minta dikaji ulang. Beberapa anggota komisi Perdagangan yang menyatakan setuju perjanjian dagang preferensial Indonesia-Pakistan ditinjau kembali, yaitu Nasril Bahar dari Fraksi PAN, Lili Asdjudiredja dari Fraksi Golkar, serta Ihsan Yunus dari Fraksi PDI Perjuangan.

Indonesia berpotensi kehilangan surplus dagang signifikan jika kerja sama dibatalkan.  Laporan Kementerian Perdagangan, menyebut surplus Indonesia dengan Pakistan pada 2017 tercatat sebesar US$ 2,15 miliar. Selain itu, kesempatan peningkatan ekspor dan daya saing juga bakal terganggu karena hubungan baik kedua negara.

Indonesia memiliki sejumlah komoditas andalan untuk diekspor ke Pakistan seperti minyak kelapa sawit senilai US$ 1,59 miliar dan karet latek juga mencapai US$ 1,45 miliar pada 2017. Kemudian, produk seperti gulungan kertas cetak, sabun disinfektan, bubuk kakao, bahan kimia, dan kedelai. 

(Baca: Kerja Sama Dagang RI-Australia, Pengusaha Didorong Akselerasi Bisnis)

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menjelaskan Perpres tentang perjanjian dagang prefensial dengan Pakisran sudah terbit dan berlaku karena sudah diundangkan. "Perpres keluar sesuai dengan aturan perundangan lebih dari 60 hari," ujarnya ketika dikonfirmasi.

Perjanjian dagang prefensial Indonesia-Pakistan berdasarkan Perpres Nomor 114 Tahun 2018. Aturan itu ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 12 November 2018 dan diundangkan Kementerian Hukum dan HAM pada 14 November 2018.

Reporter: Michael Reily
Editor: Ekarina
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait