Ombudsman Beri Peringatan Dini Empat Komoditas Impor di Tahun Politik

Ameidyo Daud Nasution
4 Februari 2019, 14:55
Beras Bulog
Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Presiden Joko Widodo menyatakan telah mendapatkan info dari Bulog bahwa harga beras telah turun berkat sejumlah operasi besar-besaran di pasar.

Lembaga pengawas publik Ombudsman RI memperingatkan pemerintah soal impor empat komoditas pangan, yakni beras, gula, garam, dan jagung. Peringatan dini ini bertujuan untuk mencegah terjadinya maladministrasi oleh pihak yang berwenang, terutama pada momentum dimana marak aktivitas politik seperti sekarang.

Anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih mengatakan peringatan dini dimaksudkan agar pemerintah tidak lalai dan tetap melakukan pengawasan terhadap impor komoditas pangan. Apalagi tahun politik menurutnya, bisa membuat semua pihak lebih berkonsentrasi pada hal-hal lain.

Advertisement

"Pertimbangannya agar (pemerintah) tidak lalai. Karena tahun politik biasanya semua sibuk sehingga khawatir ada maladministrasi misalnya," kata Alamsyah saat pemaparan di kantornya, Jakarta, Senin (4/2). 

(Baca: Ungkap Alasan Impor Jagung, Darmin: Produksi Meleset dan Harga Tinggi)

Alamsyah mengatakan pada awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sempat ada kecenderungan harga beras naik. Hal ini  kemudian direspons pemerintah dengan mengimpor beras dengan total volume 4,7 juta ton sepanjang 2015-2018 sehingga harga berhasil dikendalikan.

Namun dia mengingatkan harga beras relatif kembali meningkat pada 2018 lalu.  Penyebabnya,  stok beras Bulog meningkat satu juta ton pasca penyaluran beras sejahtera (rastra) turun hingga 53% akibat perluasan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Hal ini membuat para penerima manfaat membeli langsung beras ke pasar dan toko yang ditunjuk.

Dengan posisi stok beras Bulog sebesar  2,1 juta ton di gudang, Ombudsman menilai pemerintah tidak perlu mengeluarkan kebijakan impor kecuali ada krisis.

Namun demikian ia juga meminta pemerintah waspada, seiring dengan transformasi rastra ke BPNT yang ditargetkan naik mencapai 80% tahun ini serta wacana Bulog mengekspor beras. Caranya dengan menyusun kerangka kebijakan sisa cadangan untuk perbaikan manajemen sebelum mengekspor beras.

"Selain itu pemerintah juga harus mengutamakan pemanfaatan stok berkualitas agar operasi pasar efektif atasi kenaikan harga karena penerapan BPNT 80%," kata dia.

Sedangkan untuk komoditas gula, Alamsyah menyoroti ketepatan impor gula yang dilakukan pemerintah mengganggu produksi gula petani. Meskipun impor gula 17,2 juta ton dilakukan karena produksi gula petani belum mampu mengejar standar industri makanan dan minuman. Rembesan gula impor, dikhawatirkan bisa menurunkan harga gula petani.

Oleh sebab itu untuk mengantisipasi perkembangan dalam tiga bulan maka Ombudsman menyarankan pemerintah memperketat verifikasi kebutuhan dan stok gula impor untuk industri, menetapkan hasil perhitungan neraca gula nasional, dan mengevaluasi Standar Nasional Indonesia (SNI) gula petani. 

(Baca: Cegah Rembesan Gula Rafinasi, Industri Usul Penggunaan Sistem Barcode)

"Dilihat dengan cermat, jangan sampai industri yang bisa menggunakan gula petani malah pakai impor. Kuncinya ada di Kementerian Perindustrian," ujarnya.

Untuk komoditas garam, Alamsyah melihat adanya kenaikan harga tahun 2017 direspons dengan maladministrasi impor  pada 2018. Beberapa catatan Ombudsman adalah impor 3,7 juta ton garam tidak menggunakan validasi data Badan Pusat Statistik (BPS) dan tanpa rekomendasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Setali tiga uang dengan pengaturan impor komoditas gula, Ombudsman juga meminta pemerintah memperketat verifikasi kebutuhan garam impor industri, mempercepat perhitungan stok garam lokal, dan menetapkan hasil perhitungan neraca garam.

Halaman:
Reporter: Ameidyo Daud Nasution
Editor: Ekarina
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement