Kemenko PMK: Hanya 10% Tenaga Kerja Indonesia Lulusan Perguruan Tinggi

Data kementerian mencatat, hanya 10% penduduk usia produktif yang mengenyam gelar pendidikan tinggi. Sementara 65% penduduk merupakan lulusan SMP ke bawah.
Michael Reily
24 Januari 2019, 08:42
PAMERAN PENDIDIKAN INGGRIS 2017
ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah
Mahasiswa berkunjung di stan saat pameran pendidikan Inggris 2017 di Aston Hotel, DI Yogyakarta, Kamis (9/3). Pameran pendidikan yang diikuti 19 institusi pendidikan asal Inggris tersebut untuk memberikan informasi rinci tentang program pendidikan di Inggris kepada calon mahasiswa.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyatakan mayoritas angkatan kerja berusia produktif mengenyam pendidikan rendah. Data kementerian mencatat, hanya 10% penduduk usia produktif yang mengenyam gelar pendidikan tinggi. Sementara 65% penduduk merupakan lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta 25% adalah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Deputi Menteri Bidang Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agus Sartono menyatakan dominasi usia produktif yang belum berpendidikan tinggi akan menjadikan produktivitas penduduk rendah. "Kita pasti akan kalah dibandingkan negara lain yang proporsi penduduk berpendidikan perguruan tinggi lebih besar," kata Agus di Jakarta, Rabu (23/1).

Menurutnya, kualitas sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap daya saing perusahaan dan industri untuk menggerakkan sektor produksi. Sehingga, Indonesia harus memperbesar kapasitas tenaga kerja yang berpendidikan tinggi.

(Baca: Menristekdikti Usulkan Tunjangan Kinerja untuk Pengajar Vokasi)

Advertisement

Agus menjelaskan, pemerintah telah merevitalisasi vokasi dan politeknik untuk meningkatkan kualitas sumber daya. Kemudian, program studi untuk vokasi juga semakin dipertajam dengan beasiswa bidik misi. Tujuannya, supaya para pelajar mendapatkan jaminan untuk mendapatkan pendidikan yang baik serta kemampuan industri.

Dia mengungkapkan, pemerintah memperhatikan kesenjangan dalam pendidikan karena ketidakmampuan masyarakat untuk mendapatkan gelar yang lebih baik. Indikator sosial nasional menunjukkan, tak lebih dari 10% sampai ke pendidikan tinggi dari 20% masyarakat terbawah. Padahal, sebesar 50% dari 20% masyarakat kalangan atas mampu melanjutkan sampai perguruan tinggi.

Karenanya pemerintah terus meningkatkan program bidik misi dari 199 ribu orang tahun 2014 menjadi 401,7 ribu mahasiswa pada 2018. Kemudian, perluasan akses Kartu Indonesia Pintar (KIP) selam 12 thaun untuk 19,7 pelajar. "Itu kenapa anggaran untuk pendidikan mencapai 20% dari APBN," ujar Agus.

(Baca: Pemerintah Siapkan Dana Pengembangan Keahlian Buat Genjot Kualitas SDM)

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan jumlah penduduk kelas menengah Indonesia dapat meningkat dari 60 juta orang saat ini menjadi 85 juta orang pada 2020. Ini membuat kelas menengah menjadi motor penggerak utama perekonomian. Prospek industri kreatif pun diprediksi tumbuh positif.

Jumlah kelas menengah tersebut melampaui negara tetangga: Malaysia. "Berarti di Indonesia, mesin pertumbuhan terbesar karena kelas menengahnya," katanya.

Adapun, pola konsumsi kelas menengah cenderung mementingkan pengalaman, seperti minum kopi atau menonton teater. Ini bisa menciptakan pasar bagi industri kreatif. Permintaan untuk produk industri kreatif akan meningkat, yang artinya pertumbuhan bagi industri ini.

Reporter: Michael Reily
Editor: Ekarina
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait