Menristekdikti Usulkan Tunjangan Kinerja untuk Pengajar Vokasi

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir rencananya akan membahas usulan tunjangan pengajar vokasi ini bersama Menteri Keuangan.
Michael Reily
23 Januari 2019, 18:16
Pendidikan Vokasi
ANTARA FOTO/Aji Styawan
Siswa jurusan Teknik Las melakukan praktikum pengelasan plat besi di SMK N 1 Sayung di Demak, Jawa Tengah, Kamis (24/8). Untuk menyesuaikan alat praktik sekolah kejuruan dengan teknologi produksi yang terpasang pada industri, Kementerian Perdagangan melalui program pendidikan vokasi pada 2018 berencana merevitalisasi 1.700 SMK atau 20 persen dari total SMK di Indonesia dengan usulan anggaran senilai Rp800 miliar.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengusulkan pemberian  tunjangan kinerja kepada pengajar program pendidikan vokasi.  Pemberian insentif untuk pengajar pendidikan tinggi kaahlian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) siap kerja.

Nasir menjelaskan, dosen pendidikan vokasi industri harus mendapatkan intensif untuk meningkatkan kolaborasi dengan  sektor industri. "Saya akan bicarakan dengan Menteri Keuangan, apa perlu dapat tunjangan, nanti akan kita detailkan," kata dia di Jakarta, Rabu (23/1).

Nasir mengatakan salah satu permasalahan dalam peningkatan kualitas tenaga kerja vokasi adalah pengajar. Sebab, dosen vokasi kebanyakan berasal dari kalangan akademisi sehingga lulusannya tidak terlalu mengerti situasi nyata praktik di lapangan. 

(Baca: Pemerintah Siapkan Dana Pengembangan Keahlian Buat Genjot Kualitas SDM)

Advertisement

Karenanya dalam memberikan pendidikan vokasi, dosen harus memiliki pengalaman atau  setidaknya pernah berperan dalam industri yang dia bidangi. "Makanya sekarang saya lakukan kebijakan yaitu pendidkan vokasi dosennya harus langsung berasal dari industri paling tidak 50%," ujarnya.

Sebab, dosen vokasi industri  akan memberikan praktik langsung sebagaimana yang dilakukan dalam proses industri.  Oleh karena itu, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) memungkinkan praktisi yang hanya bergelar Strata 1 (S1)  namun memiliki kompetensi pendidikan vokasi perpeluang mengajar. 

Kemudian, pendidikan vokasi juga harus melihat apa yang dibutuhkan industri, sehingga tenaga kerja lulusan yang siap untuk bekerja sesuai dengan permintaan di lapangan. "Jangan sampai membuka program studi yang tidak dibutuhkan oleh industri," katanya.

Kementerian Perindustrian menyiapkan anggaran sebesar Rp 1,78 triliun untuk program pendidikan vokasi industri pada tahun 2019. Target program ini adalah pengembangan kompetensi siswa dan pendidik di sekolah-sekolah kejuruan.

(Baca: Kemenperin Siapkan Rp 1,78 Triliun untuk Pendidikan Vokasi 2019)

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan, program ini merupakan andalan pemerintah untuk menyiapkan angkatan kerja. "Pembangunan tenaga kerja untuk mengantisipasi industri 4.0," kata Airlangga, akhir tahun lalu.

Dia menjelaskan, program pertama berbasis kompetensi menuju dual system yang bakal terjadi di 9 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 10 politeknik, serta 2 Akademi Komunitas. Sebanyak 19.478 orang pelajar akan mengikuti program ini. Penyelenggaraan pendidikan vokasi industri dengan dual system bakal bekerja sama dengan Swiss.

Kedua, pembangunan Politkenik Industri Petrokimia di Cilegon, Banten serta Politeknik Industri Agro di Lampuung. Ketiga, pengembangan link and match juga bakal diarahkan di Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat dengan total 2.600 SMK dan 750 industri. "Kami ingin pelajar SMK bisa langsung memenuhi kebutuhan industri," ujar Airlangga.

Reporter: Michael Reily
Editor: Ekarina
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait