Lawan Kampanye Hitam, Mendag Promosikan Sawit RI di AS

Dalam forum bisnis yang digelar di AS, pemerintah berupaya menghapus praktik perdagangan diskriminatif dan tak adil dan merugikan sektor minyak sawit.
Michael Reily
Oleh Michael Reily
21 Januari 2019, 08:30
Buah Sawit
ANTARA FOTO/Akbar Tado
Pekerja memperlihatkan biji buah sawit di salah satu perkebunan sawit di Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi barat, Sabtu (25/3). Menurut pedagang pengepul di daerah tersebut, harga sawit mengalami penurunan dari harga Rp1.400 menjadi Rp1.000 per kilogram akibat kualitas buah tidak terlalu bagus.

Menteri Perdagangan Enggartisto Lukita mempromosikan minyak kelapa sawit (CPO) Indonesia dalam salah satu agenda kunjungannya ke Amerika Serikat. Dalam  pembukaan Indonesia Palm Oil Frorum  yang digelar di Negeri Paman Sam tersebut, Mendag menjawab sejumlah kritikan terkait sawit sebagai ancaman bagi lingkungan.

Enggar menekankan pentingnya perdagangan yang adil terhadap CPO Indonesia. "Kami minta untuk menghapus praktik perdagangan diskriminatif dan tidak adil yang merugikan sektor minyak kelapa sawit karena kepentingan komersial yang restriktif dan kebijakan yang keliru,” kata dia dalam keterangan resmi dari Washington DC, AS, Sabtu (19/1).

Untuk menangkal isu negatif ekspansi perusahaan sawit terhadap lingkungan, Enggar juga menjelaskan pemerintah berkomitmen melakukan pengelolaan sawit berkelanjutan berbasis lingkungan melalui sejumlah langkah, seperti meluncurkan Indonesia Sustainability Palm Oil (ISPO) pada 2011 dan sertifikasi ISPO pada 2015. Saat ini, ISPO juga dalam tahapan perbaruan supaya lebih lebih efektif.

(Baca: Stok Minyak Nabati Tinggi, Ekspor Sawit November Turun 4%)

Selain itu, pemerintah sudah mengadopsi moratorium eksploitasi lahan gambut pada 2011. Kemudian, moratorium juga diperluas sehingga mencakup semua jenis pembukaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit baru.

Pada 2015, ada juga kebijakan Instruksi Presiden tentang moratorium dan peningkatan pengelolaan hutan primer dan lahan gambut. Selanjutnya, pemerintah juga mendirikan Badan Restorasi Lahan Gambut setahun setelahnya.

Selain itu, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 8 tentang Penundaan dan Evaluasi Izin Perkebunan Kelapa Sawit dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit pada 19 September 2018.

(Baca juga: Penerapan Energi Terbarukan Berpotensi Gerus Kontribusi Ekspor Sawit)

Instruksi itu bermaksud untuk menerapkan langkah alternatif agar moratorium pembukaan lahan untuk perkebunan baru menjadi lebih efektif, sambil terus meningkatkan produktivitas kelapa sawit.

Dia menuturkan, produksi CPO yang tinggi dapat melestarikan cadangan minyak global. "Indonesia berupaya meningkatkan produktivitas CPO sekaligus mengatasi tantangan sosial dan lingkungan sehingga produksi CPO Indonesia tidak akan merusak alam,” ujar Enggar.

CPO dan produk turunannya, menurut dia berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Sebab, perkebunan kelapa sawit berkontribusi besar pada kehidupan masyarakat. “CPO dan turunanya berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan pengembangan daerah pedesaan serta mendukung pembangunan ekonomi nasional,” ujarnya.

(Baca: Kompetisi Pasar Sawit Indonesia Melawan Malaysia di India Makin Berat)

Menurutnya, industri sawit juga perbandingan yang sama dengan industri penerbangan milik Boeing milik AS atau Airbus punya Uni-Eropa.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor CPO tahun 2017 mencapai US$ 20,34 miliar. Namun, pada 2018 ekspor sawit turun hingga 12,02% dengan nilai hanya US$ 17,89 miliar.

Forum CPO terselenggara atas kerja sama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDB-KS) bersama Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), dan Kedutaan Besar Republik Indonesia, serta didukung Kementerian Perdagangan. Diskusi antara pelaku usaha dihadiri lebih dari 75 orang peserta.

Reporter: Michael Reily
Editor: Ekarina

Video Pilihan

Artikel Terkait