Pemerintah Tak Mau Ambil Pusing soal ISPO yang Tak Diakui Eropa

Diakui tidaknya sertifikasi ISPO oleh Eropa tidak berpengaruh terhadap permintaan. Sebab, pengusaha juga telah memenuhi standar sesuai permintaan pasar.
Michael Reily
Oleh Michael Reily
12 Desember 2018, 18:17
Buah Sawit
ANTARA FOTO/Akbar Tado
Pekerja memperlihatkan biji buah sawit di salah satu perkebunan sawit di Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi barat, Sabtu (25/3). Menurut pedagang pengepul di daerah tersebut, harga sawit mengalami penurunan dari harga Rp1.400 menjadi Rp1.000 per kilogram akibat kualitas buah tidak terlalu bagus.

Pemerintah dan pengusaha kelapa sawit tak mau ambil pusing mengenai komentar Uni-Eropa yang menganggap Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) sepi peminat. Penerapan sertifikasi ISPO merupakan komitmen pengusaha sawit terhadap industri kelapa sawit yang berkelanjutan.

Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang mengungkapkan pemerintah menggalakan penggunaan ISPO. "Kami berkomitmen untuk membangun tata kelola industri kelapa sawit yang ramah lingkungan dan berkelanjutan," kata Bambang di Jakarta, Rabu (12/12).

(Baca: Seluruh Pelaku Usaha Sawit Ditargetkan Bersertifikat ISPO di 2020)

Menurutnya, komitmen pemerintah untuk sawit berkelanjutan salah satunya telah  tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang moratorium sawit, yang berupa pembatasan pengeluaran izin perluasan perkebunan kelapa sawit selama 3 tahun. Aturan itu akan mendata lahan  supaya ketelusuran produk minyak kelapa sawit dan turunannya dari Indonesia menjadi lebih jelas.

 "Integritas negara harus kita pegang teguh, kita jaga ISPO karena bagian dari kedaulatan Indonesia," ujar Bambang.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono menanggapi, diakui tidaknya sertifikasi ISPO oleh Eropa tidak akan berpengaruh terhadap permintaan. Sebab, pengusaha juga telah memenuhi standar sesuai permintaan pasar.

Joko mengungkapkan, konsumen bebas untuk menentukan klasifikasi sawit berdasarkan sertifikat. "Kalau tidak bisa terpenuhi, ya kita harus jual ke pasar yang lain," katanya.

Menurutnya, pernyataan bahwa ISPO tak diakui merupakan bentuk kampanye negatif terhadap produk kelapa sawit. Sehingga, dia beranggapan supaya pelaku usaha tak ambil pusing terhadap pernyataan memojokkan produk Indonesia.

Sebelumnya, Duta Besar Uni Eropa (UE) untuk Indinesia, Vincent Guerend mengatakan sertifikat ISPO belum cukup diakui untuk ekspor minyak kelapa sawit ke Eropa.

"Standar ISPO yang hanya diimplementasikan oleh 15% produsen minyak kelapa sawit di Indonesia belum dianggap sebagai standar umum dunia," kata Vincent dikutip dari Antara News.com.

(Baca : Pengusaha Sawit Kritik Pengirim Surat Terbuka untuk Jokowi & Uni Eropa)

Uni Eropa tidak menetapkan standar khusus minyak sawit. Tapi sebagai importir terbesar kedua minyak sawit Indonesia setelah India, menurutnya Uni Eropa mendorong negara produsen untuk memberlakukan standar yang kredibel, kuat dan dihargai konsumen. Menurutnya, sejumlah sertifikat minyak sawit yang diproduksi dengan menerapkan prinsip keberlanjutan, seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) memang lebih diakui secara dunia.

RSPO didirikan pada 2004, yang mana anggotanya telah mencakup 40% produsen minyak sawit dunia. Selain, produsen ada juga anggotanya pengecer, organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang lingkungan dan sosial.

Sementara ISPO baru akan diluncurkan pada 2011 oleh pemerintah Indonesia. Sertifikasi kerap mendapatkan kritik karena disebut kurang melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam penyusunannya.

Reporter: Michael Reily
Editor: Ekarina

Video Pilihan

Artikel Terkait