Darmin Tantang Asosiasi Pemilik Kapal yang Menolak Menggunakan B20

Pemerintah tidak membeda-bedakan kewajiban penggunaan biodiesel 20% (B20).
Michael Reily
11 November 2018, 19:01
Microsite Biodiesel
Arief Kamaludin | Katadata
Biodiesel murni dan campuran solar dengan kadar 10 dan 20 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta  agar Asosiasi Pemilik Kapal Indonesia (INSA) menyampaikan laporan penolakan penggunaan bahan bakar nabati atau biodiesel 20% (B20). Permintaan pengecualian penggunaan B20 pada sektor pelayaran pun dianggap kurang  tepat jika dibandingkan dengan kapal milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terbukti mampu menggunakan B20.

Darmin menegaskan pemerintah tidak akan membedakan sektor yang diwajibkan menggunakan B20. Kapal laut milik TNI dan truk besar pengangkut barang bahkan telah menggunakan B20 sebagai bahan bakar. "Bilang saja kalau tidak mau menggunakan, supaya kita uji," katanya di Jakarta, Jumat (9/11) malam.

(Baca: Asosiasi Pemilik Kapal Minta Penundaan Kewajiban B20)

Menurut Darmin, penggunaan B20 sebagai bahan bakar kapal laut dan truk TNI sudah digunakan sebelum perluasan B20 mulai diwajibkan pada 1 September 2018. Padahal, sensitivitas alat angkutan seperti kapal dan truk juga tak jauh berbeda.

Advertisement

Adapun beberapa sektor yang diberikan pengecualian sementara hanya  pembangkit listrik PLN,  sektor persenjataan TNI dan peralatan tambang PT Freeport.

Karenanya, permintaan INSA yang dijabarkan melalui surat tidak cukup kuat sebagai alasan meminta pengecualian penggunaan B20. Hal itu dianggap Darmin sebagai pembelaan.

Sebelumnya, INSA meminta penundaan penggunaan B20 untuk sektor angkutan laut. Usulan itu disampaikan berdasarkan pertimbangan dan kajian dari asosiasi seperti dari aspek keselamatan, performa meskin kapal hingga biaya perawatan.

(Baca: Freeport dan PLN Diberi Kelonggaran Sementara untuk Tak Gunakan B20)

Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan telah menyampaikan usulan kepada pemerintah melalui surat bernomor 153/INSA/X/2018. Surat itu ditujukan kepada sejumlah menteri yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

"Kami perlu relaksasi penggunaan B20 untuk angkutan laut karena ada beberapa aspek pertimbangan," kata Carmelita kepada Katadata.co.id, akhir bulan lalu.

Menurutnya, asosiasi mendukung kebijakan mandatori penggunaan B20 milik pemerintah. Namun, INSA meminta ada kajian teknis terlebih dahulu untuk bisa menjelaskan dampak penggunaan B20 terhadap mesin kapal.

Reporter: Michael Reily
Editor: Ekarina
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait