Hitungan BPS, Produksi Beras 2018 Lebih Rendah 30% dari Data Kementan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut produksi beras tahun ini diperkirakan hanya mencapai 32,4 juta ton. Angka ini terpaut 30,3% lebih rendah dibandingkan estimasi data Kementerian Pertanian yang menyebut produksi beras mencapai 46,5 juta ton di akhir tahun.
"Produksi beras kita 32,4 juta ton kita dan konsumsi total 28,5 juta ton," kata Darmin di kantornya, Jakarta, Senin (22/10).
Darmin mengatakan data beras 32,4 juta ton itu diketahui dari hasil penghitungan Badan Pusat Statistik (BPS) yang bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Menurutnya, data itu diungkap dalam pertemuannya dalam rapat di kantor Wakil Presiden kemarin siang (23/10).
Menurut Darmin, hasil pemotretan BPS bekerjasama dengan BIG dan Lapan menunjukan luas lahan sawah tahun ini hanya 7,1 juta hektare atau turun 650 ribu hektare dari 2013. Dari angka luas tersebut, luas panen yang berhasil direkam adalah 10,9 juta hektare, yang mana itu berarti 54% sawah dapat ditanami dua kali. Dari angka luas lahan dan produktifitas, maka BPS menyebut estimasi produksi beras hanya 32,4 juta ton.
"Sudah dihitung dari dipanen, jadi Gabah Kering Panen ke Gabah Kering Giling. Susut dan hilang juga sudah dihitung," kata dia.
Darmin menyebut dengan selisih produksi dan konsumsi 2,8 juta ton. Namun begitu, selisih produksi 2,8 juta ton dinilainya belum masuk dalam kategori aman. Oleh sebab itu, beberapa bulan lalu pemerintah memutuskan mengimpor beras untuk menjaga stok. Terlebih lagi pada Maret, pasokan beras di Bulog hanya 500 ribu ton.
(Baca: Kisruh Berjilid-jilid Impor Beras yang Berujung “Perang” Menteri)
"Kalau tidak impor, tewas kita," kata Darmin. Namun dia enggan menyebut apakah kebijakan impor akan kembali dilakukan oleh pemerintah sebab pihaknya masih menunggu rilis data BPS.
Mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut mengatakan penyusutan luas sawah lantaran banyaknya konversi lahan menjadi perumahan, infrastruktur, hingga pabrik. Oleh sebab itu pemerintah siap mengeluarkan kebijakan untuk tetap menjaga luasan areal sawah.
