Kisruh Beras, Ombudsman : Jokowi Bisa Tegur Pejabat yang Bermuka Dua

“Jika dibiarkan para menteri dan pejabat terkait tampak kekanak-kanakan dan punya konflik kepentingan,” kata Komisonioner Ombudsman menanggapi impor beras.
Michael Reily
20 September 2018, 16:45
Ilustrasi Beras Bulog
ARIEF KAMALUDIN | KATADATA

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyatakan pejabat bermuka dua atau pejabat yang menerima keputusan kebijakan, namun bercerita lain dan bersikap menentang di depan publik bisa diberi teguran atau sanksi oleh Presiden Joko Widodo. Di sisi lain, data dan informasi kebijakan yang dinilai penting seperti impor beras beserta kesesuaian data juga sebaiknya disampaikan secara transparan agar tak lagi menimbulkan kegaduhan dan polemik di masyarakat.

Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih mengatakan impor beras sebesar 2 juta ton merupakan kebijakan yang mesti diperbaiki karena menjadi isu yang sensitif dan memicu pertentangan pasca-keputusan. Dia pun menyarankan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai turun tangan membereskan kisruh impor perberasan beserta tujuh langkah yang Ombudsman usulkan.

(Baca : Menko Darmin Paparkan Kronologi Heboh Impor Beras Bulog vs Mendag)

 

Advertisement

Pertama, Ombudsman meminta supaya presiden mengimbau bawahannya untuk memberikan informasi yang lengkap disertai dengan pemaparan data yang sesuai dengan kondisi rill di lapangan. “Pastikan informasi dan data pangan terpublikasi dengan baik kepada masyarakat,” kata  Alamsyah  kepada Katadata, Kamis (20/9).

Alasannya, kebijakan impor beras yang diputuskan oleh Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tidak dipublikasikan dengan baik. Terkecuali  untuk kebijakan impor 500 ribu ton tahap pertama pada Januari, dua keputusan impor beras tambahan sebanyak 500 ratus ribu dan 1 juta ton lainnya baru diungkap pemerintah dan ketahui khalayaka setelah muncul pemberitaan dari pihak importir.

Keputusan tambahan impor 500 ribu pada Maret terkuak setelah surat kabar Vietnam memberitakan pesanan beras dari Indonesia lebih dari 500 ribu ton pada April. Sementara, kebijakan tambahan sejuta ton impor pada April menunggu Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data, yang belakangan juga diketahui impor Bulog sudah lebih dari 1 juta ton pada Juli 2018.

(Baca : Kisruh Impor Beras, Menteri Enggar Beda Sikap dengan Bulog)

Kedua, Ombudsman meminta supaya Jokowi meminta BPS segera merilis data produksi padi dengan menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA). Ketiga, audit untuk menghitung posisi stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang tersimpan di gudang Bulog. 

Keempat, penghitungan stok gabah dan beras yang ada pada penggilingan supaya data secara fisik bisa tercatat, di bawah supervisi BPS. Sehingga, kelima, neraca pangan bisa ditetapkan, terutama untuk beras.

Alamsyah mengungkapkan pemerintah juga seharusnya bisa mulai membentuk sistem dan prosedur baku dalam pengambilan keputusan dalam koordinasi di Kementerian Koordinator. “Supaya hasil keputusan Rakortas dilakukan secara tepat administrasinya,” ujarnya.

Terakhir, Ombudsman meminta Jokowi untuk menegur dan memberi sanksi kepada para menteri dan pejabat yang bermuka dua supaya tidak merusak kepercayaan masyarakat. Pejabat yang dia maksud adalah pejabat yang sebelumnya menunjukan sikap setuju terhadap keputusan Rakortas, tetapi menentang kebijakan ketika bercerita kepada publik. 

Sebab menurutnya, pertentangan kebijakan dalam internal pemerintah dan dikonsumsi masyarakat akan menjadi kebiasaan yang menyedihkan. Sehingga hal tersebut menurutnya harus segera diperbaiki.

“Jika dibiarkan para menteri dan pejabat terkait tampak kekanak-kanakan dan punya konflik kepentingan di mata publik,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan dan Perum Bulog saling serang pernyataan terkait kebijakan impor beras.  Kemendag menyebut impor beras dilakukan untuk menjaga stabilitas harga di pasaran. “Kalau stoknya cukup dan harga tidak naik, pemerintah tidak akan menetapkan impor,” kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di Bandung, Jawa Barat, Jumat (14/9) lalu.

Di sisi lain, Bulog selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas menjalankan penugasan impor atau melakukan operasi pasar dalam rangka menjaga stabilitas harga barang dalam negeri dalam beberapa kesempatan menyiratkan keengganan mengimpor beras.

Kepala Bulog  Budi Waseso berdalih stok beras yang ada di gudang Bulog saat ini sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, dan masih akan ada tambahan pasokan lain  dari panen raya petani. Sikap Budi hampir senada dengan Kementerian Pertanian yang kurang berkenan dengan adanya impor beras.

(Baca : Mendag Ungkap Alasan Pemberian Izin Impor 1 Juta Ton Beras)

Sebab, tahun ini Kementan menargetkan produksi beras sebesar 49,4 juta ton  dengan proyeksi kebutuhan masyarakat 30,3 juta ton. Alhasil, Kementan menyebut ada potensi surplus beras mencapai 19,1 juta ton. 

Selain karena pasokan beras dalam negeri yang menurutnya aman, Budi menyebut alasan Bulog enggan mengimpor karena saat ini kapasitas gudang Bulog telah penuh, bahkan pihaknya juga tengah mengkaji opsi untuk menyewa gudang milik TNI Angkatan Udara (AU) untuk menampung pasokan beras. 

Mantan pucuk pimpinan Badan Narkotika Nasional (BNN) itu juga sempat berkomentar keras soal adanya "aktor" lain yang ikut  mendorong kebijakan impor yang tak lain juga merupakan mantan dirut Bulog.

"Jangan memperkeruh situasi soal perberasan. Biar kita yang berwenang, yang punya data, yang berwenang yang punya data, yang berpendapat," katanya. 

Hingga 20 September 2018, realisasi pengadaan beras Bulog telah mencapai 2,7 juta ton. Bulog menyebut tahun ini hanya akan merealisasikan kuota impor sebanyak 1,8 juta ton dari total perizinan imporyang diterbitkan Kemendag sebanyak 2 juta ton. 

 

 

 

 

 

 

Reporter: Michael Reily
Editor: Ekarina
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait