Kisruh Impor Beras, Menteri Enggar Beda Sikap dengan Bulog
Keputusan pemerintah untuk mengimpor beras dua juta ton kembali menjadi sorotan. Polemik ini muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari pengakuan Kementerian Perdagangan soal tambahan izin impor dalam tiga tahap, penolakan Kementerian Pertanian hingga sikap panas-dingin Bulog sebagai operator impor yang bersikukuh enggan mengimpor beras dengan dalih kecukupan beras.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengungkapkan kebijakan impor diambil berdasarkan hukum permintaan dan penawaran. “Kalau stoknya cukup dan harga tidak naik, pemerintah tidak akan menetapkan impor,” kata Enggar di Bandung, Jawa Barat, Jumat (14/9) lalu.
Dia menceritakan awal mula munculnya kebijakan impor beras sebagai salah satu opsi pengamanan pasokan pangan sejak rapat yang dipimpin oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), pada Agustus 2017. Kala itu, JK menyebut ada indikasi kerawanan pangan, khususnya beras dengan parameter stok beras di gudang Bulog yang berada di bawah 1 juta ton serta kenaikan harga beras sebesar 10% di tingkat konsumen. Indikasi kenaikan harga beras pun segera direspons pemerintah melalui peraturan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Berdasarkan data Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, realisasi penyerapan beras petani Bulog pada semester I 2017 sebesar 1,27 juta ton, jauh lebih rendah dibandingkan semester I 2016 yang bisa mencapai 1,80 juta ton.
(Baca : Stok Melimpah, Bulog: Tak Perlu Impor Beras hingga Juni 2019)
Penyerapan Bulog semakin memburuk pada semester II 2017 dengan capaian hanya sebesar 884 ribu ton, jauh di bawah periode yang sama 2016 dengan angka 1,15 juta ton. Sementara itu, Kementerian Pertanian mengklaim produksi padi tahun 2017 mencapai 82,3 juta ton, lebih tinggi dibandingkan produksi tahun 2016 sebesar 79,3 juta ton.
Data penurunan stok di gudang Bulog kemudian memicu pemerintah untuk mengadakan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pada Januari 2018.
Selain Enggar, rapat dihadiri oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Deputi Kementerian BUMN Bidang Industri Agro dan Farmasi Wahyu Kuncoro, serta Djarot Kusumayakti yang kala itu menjabat Direktur Utama Bulog. “ (Hasilnya) Kami menetapkan impor sebesar 500 ribu ton,” ujarnya.
Rakortas dilakukan karena data stok dan harga beras mulai mengkhawatirkan. Tak hanya stok Bulog, pasokan di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) juga menunjukkan kekurangan sehingga harga melonjak.
Data PIBC, pasokan beras pada Januari 2018 hanya mencapai 30 ribu ton, menurun dibandingkan Januari 2017 sebesar 34 ribu ton. PIBC juga mencatat harga rata-rata satu kilogram beras pada Januari 2018 mencapai Rp 11.400, lebih tinggi dari Januari 2017 yang hanya Rp 9.600.
Pada Maret 2018, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) milik Bulog berada dalam posisi minus 27 ribu ton. Untuk mengantisipasi kenaikan harga beras, operasi pasar yang dilakukan Bulog sudah mencapai 291 ribu ton hanya dalam triwulan pertama 2018.
Penyerapan Bulog juga masih rendah pada triwulan pertama 2018 dengan volume hanya 247 ribu ton, jauh lebih rendah dibandingkan triwulan pertama 2017 yang mencapai 478 ribu ton. Alhasil, pada bulan Maret, pemerintah kembali mengadakan Rakortas untuk mengevaluasi impor beras dan memutuskan menambah impor beras sebanyak 500 ribu ton.
Enggar menjelaskan, keputusan itu agar Bulog mampu untuk memenuhi kewajiban Beras Sejahtera (Rastra). “Bagaimana mau operasi pasar kalau untuk Rastra saja tidak mampu,” katanya lagi.
Kemudian, pemerintah kembali mengadakan Rakortas pada bulan April untuk keputusan tambahan impor beras sebanyak 1 juta ton. Sehingga, keputusan impor beras pada tahun 2018 telah mencapai 2 juta ton.
Penugasan Bulog
Guna merealisasikan impor beras, pemerintah kemudian memberi penugasan kepada Bulog sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018. Kementerian BUMN menentukan kriteria eksportir beras berdasarkan negara yaitu India, Pakistan, Vietnam, dan Thailand, sementara Bulog membuka lelang secara internasional yang bisa diakses di seluruh dunia.
Meski begitu, setelah pergantian Direktur Utama Bulog dari Djarot Kusumayakti menjadi Budi Waseso pada 27 April 2018, informasi impor beras semakin terdistorsi. Dalam berbagai kesempatan, Budi Waseso selalu menekankan impor hanya sebesar 500 ribu ton. “Semenjak saya jadi pimpinan Bulog, tidak ada impor,” ujar Budi, Juli lalu.
Meski demikian pada akhirnya diketahui Bulog telah mengajukan perpanjangan impor hingga tiga kali untuk menyelesaikan penugasan pemerintah. Perpanjangan itu dikirimkan kepada Kementerian Perdagangan untuk perpanjangan izin pada periode Juli, September, dan Oktober.
(Baca : Izin Impor Beras Bulog Melonjak Menjadi 2 Juta Ton)
Data BPS menunjukan, impor beras Bulog hingga Juni mencapai 865 ribu ton dan pada Juli 1,18 juta ton. Sementara pada Agustus impor beras Bulog mencapai 1,49 juta ton. Pada Agustus, Bulog mengakui adanya kontrak impor sampai sebesar 1,84 juta ton dari penugasan 2 juta ton. Alhasil, keseluruhan impor beras bakal masuk pada Oktober.
Pria yang akrab disapa Buwas ini kerap mengisyaratkan keengganan mengimpor beras dengan alasan keberpihakan kepada produksi beras petani. Namun begitu, penyerapan beras petani oleh Bulog tak menunjukkan peningkatan. Penyerapan beras dalam negeri Bulog pada semester I 2018 hanya 1 juta ton, menurun dibandingkan periode sebelumnya.
Selain impor, Bulog mendapat penugasan penyerapan sebanyak 2,72 juta ton sepanjang tahun 2018. Namun target penyerapan semester I 2018 sebesar 1,5 juta ton pun belum tercapai.
