Distribusi Beras Impor Disarankan Setelah Oktober 2018

Jika Perum Bulog menyalurkan beras impor dalam waktu dekat untuk menjaga harga konsumen, nilai gabah kering panen akan merosot.
Michael Reily
17 Agustus 2018, 11:44
Ilustrasi Beras Bulog
ARIEF KAMALUDIN | KATADATA
Aktifitas Kegiatan Raskin BULOG. Operasional Pergudangan, Perawatan, dan Penyaluran Raskin di Gudang Beras Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Selasa, (30/09/2014). Setiap gudang Bulog dapat menampung 3500 Ton karung beras dengan total gudang sebanyak 60 buah khusus penyimpanan beras.

Pemerintah kembali menerbitkan izin impor beras. Namun, kalangan pengamat menilai pendistribusian beras impor sebaiknya dilakukan setelah Oktober agar tak menggangu harga jual gabah petani dan menjadikannya tidak kompetitif di pasar. 

Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa  menjelaskan harga rata-rata satu kilogram gabah kering panen di tingkat petani naik Rp 200 dalam waktu 2 pekan. “Produksi padi terganggu karena kekeringan dan bisa menyebabkan 30% hasil panen berkurang,” katanya kepada Katadata, Kamis (16/8).

Menurut catatannya, harga gabah kering panen per kilogram meningkat drastis dalam dua pekan terakhir, dari Rp 4.407 menjadi Rp 4.613. Lonjakan harga gabah Rp 200 bisa menyebabkan harga beras di tingkat konsumen naik Rp 400 per kilogram.

Menurut Dwi, jika Perum Bulog  menyalurkan beras impor  dalam waktu dekat untuk menjaga harga konsumen, nilai gabah kering panen akan merosot.

Advertisement

(Baca : Izin Impor Beras Bulog Melonjak Menjadi 2 Juta Ton)

Petani yang tengah kesulitan pun bakal makin sengsara jika pendapatannya berkurang. Dwi menjelaskan, harga gabah di tingkat petani yang melonjak cepat menggambarkan gejolak produksi yang berkurang. “Petani susah walaupun harga tinggi tapi produksi merosot,” ujarnya.

Maka dari itu, memerintah dan Bulog diminta untuk tidak melakukan intervensi karena harga beras di tingkat konsumen tidak mencerminkan keadaan petani. Sebab, harga beras di tingkat konsumen saat ini lebih terpengaruh oleh margin distribusi serta keuntungan pedagang.

Dwi mempersilakan pemerintah untuk melakukan intervensi harga beras pada medio Oktober hingga Januari. Sebab, petani sudah tidak melakukan penanaman dan menjadi konsumen beras seperti masyarakat pada umumnya.

Meski menentang penyaluran beras impor, dia mengapresiasi kebijakan pemerintahyang mengizinkan impor 2 juta ton beras tahun ini. Alasannya, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di gudang Bulog bakal menjadi patokan harga beras pada awal tahun 2019.

(Baca : Mendag Ungkap Alasan Pemberian Izin Impor 1 Juta Ton Beras)

Semakin tinggi stok CBP, maka harga beras di tingkat konsumen akan semakin terjaga. “Kebijakan impor beras itu sangat tepat, tapi pengelolaannya harus hati-hati,” kata Dwi.

Sebelumnya, pemerintah secara diam-diam diketahui telah menambah izin impor beras Bulog. Setelah mengeluarkan dua kali izin mendatangkan beras dari luar negeri pada awal tahun ini hingga sejuta ton, badan usaha negara itu kembali mendapat tambahan izin impor beras. Sehingga secara total, izin beras impor yang dikuarkan pemerintah jumlahnya mencapai dua juta ton beras.

Bila dirunut, izin impor beras terbaru yang dikeluarkan pada bulan lalu sebanyak satu juta ton ini menambahan penugasan Bulog dari sebelumnya satu juta ton pada Februari dan Mei lalu. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan membenarkan total perizinan impor yang telah diberikan kepada Bulog memang sebanyak itu.

Mengacu situs resmi perdagangan Kementerian Perdagangan inatrade.kemendag.go.id, izin impor ketiga diberikan pada 23 Juli 2018. “Untuk perizinan impor ketiga sebanyak 1 juta ton habis masa berlakunya akhir Agustus 2018. Bulog sudah mengajukan perpanjangan impor hingga menjadi 30 September 2018," kata Oke.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Juli 2018 Bulog tercatat  sudah merealisasikan impor beras sebanyak  1,18 juta ton dengan total nilai impor mencapai US$ 552,87 juta.

(Baca : Impor Beras dalam Jumlah Besar Akan Bebani Keuangan Bulog)

Dikonfirmasi secara terpisah, Bulog membantah telah melakukan impor seperti yang tercantum dalam data BPS. "Saya tidak tahu kalau ada tambahan lagi, pastikan lagi ke BPS,” ujar Direktur Pengadaan Bulog Bachtiar. Dia menegaskan hingga saat ini  penugasan impor yang telah direalisasikan Bulog  jumlahnya masih sebesar 500 ribu ton.

Mengutip data Bulog, hingga 14 Agustus 2018, realisasi pengadaan beras perusahaan pelat merah itu telah mencapai 2,38 juta ton. Sementara itu, mengacu Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, per 4 Agustus 2018, penyerapan dalam negeri Bulog hanya sebesar 1,26 juta ton.

Editor: Ekarina
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait