Produsen Kaleng Keberatan Bea Masuk Anti-Dumping Tinplate Diperpanjang
Asosiasi Produsen Kemas Kaleng Indonesia (APKKI) menyatakan keberatan terkait wacana pemerintah memperpanjang pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) periode 2019-2024 atas produk baja lapis timah (tinplate) asal Taiwan,Tiongkok, dan Korea Selatan. Hal itu dinilai memberatkan karena banyak industri masih bergantung pada bahan baku tinplate impor, seiring dengan kemampuan produksi dalam negeri yang masih terbatas.
Sejak 15 Januari 2014 sampai 14 Februari 2019, impor tinplate dari ketiga negara dikenakan bea masuk anti-dumping sebesar 4,4% hingga 7,9%.
Ketua Umum APKKI Halim Parta Wijaya menjelaskan Indonesia sudah menerapkan bea masuk sebesar 12,5%, sehingga tambahan bea masuk anti-dumping bakal memberatkan industri nasional. Terlebih, impor tinplate memang dibutuhkan karena permintaan industri lebih banyak daripada produksi tinplate dalam negeri.
(Baca : Industri Makanan dan Minuman Tolak Usulan Bea Masuk Bahan Baku Plastik)
APKKI mencatat, produsen tunggal tinplate, yaitu PT Pelat Timah Nusantara Tbk hanya memiliki kapasitas produksi 160 ribu ton per tahun. Sedangkan permintaannya mencapai 250 ribu ton per tahun. "Mau tidak mau, impor tetap diperlukan," kata Halim di Jakarta, Jumat (4/5).
Selain penghentian bea masuk anti-dumping, pihaknya juga meminta supaya bea masuk tinplate sebesar 12,5% diturunkan atau dihapuskan. Asosiasi menilai pengenaan tersebut bisa menjadikan industri kaleng kemas nasional tidak kompetitif lantaran pengenaan bea masuk tinplate Indonesia masih di atas negara-negara Asia Tenggara yang mengenakan bea masuk maksimal 5%.
Tingginya bea masuk tinplate sebagai bahan baku kemasan kaleng juga dinilai turut memicu masuknya impor produk makanan dalam kemasan. "Contohnya semakin banyak ikan kaleng atau makanan kaleng langsung diimpor dari luar negeri," ujar Halim.
