Pengusaha Minta Pemerintah Konsisten Melobi Sawit RI ke Pasar Dunia
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) meminta pemerintah konsisten melakukan lobi produk kelapa sawit Tanah Air ke pasar global, di samping diplomasi antarpemerintah. Upaya tersebut dinilai penting untuk melawan kampanye hitam Uni-Eropa dan Amerika Serikat (AS) sekaligus menjadikan produk sawit Indonesia dapat diterima di pasar dunia.
Wakil Ketua Umum Gapki Kacuk Sumarto mengapresiasi pendekatan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ke Vatikan. “Pihak manapun yang bisa mempengaruhi keputusan Uni-Eropa perlu kita lobi, langkah pendekatan perlu dikedepankan daripada perang dagang sebagai pilihan terakhir,” kata Kacuk kepada Katadata, Kamis (3/5).
Karenanya perlu konsistensi dalam upaya diplomasi serta lobi perdagangan agar produk sawit Indonesia bisa diterima di pasar. Dia pun menilai saat ini banyak konflik kepentingan di balik kebijakan mengeluarkan sawit dari minyak nabati bahan bakar biodiesel sebagai energi terbarukan.
Pembatasan sawit seharusnya dilakukan secara adil dengan memperlakukan aturan pembatasan minyak nabati lainnya, seperti kedelai, bunga matahari, dan rape seed. "Masalah pemasaran sawit ke Uni Eropa harus segera diatasi supaya mempermudah perdagangan internasional," ujarnya.
(Baca : RI, Malaysia & Kolombia Kolaborasi Lobi Vatikan soal Larangan Sawit UE)
Selain itu, Indonesia juga harus aktif membuka pasar nontradisional sebagai tujuan ekspor sawit. “Asia Selatan sudah mulai tinggal memperbesar volume, Asia Tengah seperti Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgistan, dan Kazakstan belum tergarap, begitu juga Afrika Tengah,” ujarnya.
Dia juga meminta pemerintah terus memperkuat dan mengajak pengusaha memiliki sertifikasi sawit atau ikut tergabung Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Namun begitu, butuh komitmen dari sejumlah elemen pemerintah, baik dari pusat sampai daerah serta perusahaan sawit itu sendiri.
Pemerintah Indonesia bersama Malaysia dan Kolombia akan bertemu pemerintah Vatikan di Roma pada 15 Mei mendatang. Pertemuan tersebut akan membahas wacana pelarangan produk kelapa sawit untuk biodiesel di Uni ropa.
