Pemerintah Minta Pengusaha Sawit Buka Akses ke Pasar Baru

Mendag menyarankan anggota Gapki mulai membuka akses pasar baru ke beberapa negara potensial seperti Pakistan dan Bangladesh.
Michael Reily
15 Maret 2018, 18:33
Kelapa sawit
Arief Kamaludin|KATADATA
Buah kelapa sawit hasil panen di salah satu perkebunan di Riau.

Pemerintah meminta Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) untuk membuka akses pasar  baru untuk meningkatkan penjualan global. Pendekatan bisnis antarpengusaha diharapkan bakal membuat strategi penjualan produk kelapa sawit bisa lebih lancar di tengah maraknya hambatan perdagangan serta kebijakan proteksionis produk  sawit saat ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta agar pengusaha mampu melakukan penetrasi ke pasar baru  untuk meningkatkan ekspor serta mengantisipasi tekanan perdagangan  yang datang dari beberapa negara seperti seperti Amerika Serikat, Uni-Eropa, India, dan Norwegia yang mulai menerapkan kebijakan proteksionis untuk impor produk ke negaranya.

“Kita harus bisa mengkombinasikan, mencari pasar baru dan menaikkan penggunaan biodiesel dalam negeri,” kata Darmin di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (15/3).

Darmin mengungkapkan penggunaan biodiesel dalam negeri bisa berkontribusi terhadap peningkatan harga sawit karena sawit merupakan bahan baku campuran biodiesel. Sehingga jika biodieseil digunakan oleh  populasi masyarakat Indonesia yang besar, maka dampaknya pun akan besar.

Advertisement

(Baca : Permintaan Empat Wilayah Melemah, Harga Sawit Anjlok)

Hal serupa juga diungkap Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.  Ia  menyarankan anggota Gapki mulai membuka akses pasar baru ke beberapa negara  potensial seperti Pakistan dan Bangladesh. “Sekarang yang diperlukan adalah business matching,” ujar Enggar.

Karenanya, ia meminta  pengusaha sawit mulai  melakukan penjajakan ekspansi pasar ke negara tujuan agar  lebih mudah nantinya dalam mengejar kepentingan industri.  Peningkatan penjuala ekspor,  bisa ikut berdampak terhadap peningkatan devisa negara.

 Direktur Eksekutif Gapki Danang Girindrawardhana menyatakan  kalangan pengusaha yang tergabung daslam Gapki tentu  akan memanfaatkan setiap peluang yang ada,  termasuk dari  potensi pasar yang terbuka lebar. “Gapki akan bekerja sama dengnan pemerintah membuka peluang kerja sama dengan negara lain yang menghargai kedaulatan Indonesia,” tuturnya.

Selain itu,  untuk menggenjot penjualan di pasar global ia pun mengaku saat ini industi sawit masih menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya terkait fluktuasi harga serta pergerakan pasokan dan permintaan.  Meski begitu ia mengaku fluktuasi harga akibat naik-turunnya  permintaan yang terjadi masih menjadi hal yang wajar. Namun, tetap perlu  antisipasi  untuk menghindari penurunan harga yang tajam.

(Baca juga: Gapki: Industri Sawit Hilir Masih Minim Inovasi).

Sebelumnya, pengaruh ekonomi Tiongkok dan Uni Eropa ke dunia dinilai bisa berdampak  signifikan dalam menentukan pergerakan harga komoditas, termasuk sawit. Nilai minyak mentah kepala sawit (CPO) global turun cukup besar menjadi US$ 652,5 per metrik ton pada Januari 2018 dari posisi Desember 2017 yang masih di level US$ 698,5 per metrik.

Menurut Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang,  terdapat empat kawasan yang mengurangi permintaan CPO  pada Januari lalu yaitu Cina, Timur Tengah, Uni Eropa, dan Afrika. Secara volume,  pengurangan pembelian dari Tiongkok dan Eropa tercatat  yang terbesar.

Pada Januari 2018, Negeri Panda mengurangi konsumsi CPO hingga 15 persen dari 362,5 ribu ton pada Desember 2017 menjadi 307, 49 ribu ton sebulan kemudian. “Turunnya permintaan sawit Tiongkok disebabkan persediaan minyak kedelai yang melimpah untuk konsumsi soymeal peternakan,” kata Togar dalam keterangan resminya, awal pekan lalu.

Sementara itu, permintaan dari Uni-Eropa melemah delapam persen dari 437,94 ribu ton pada Desember 2017 menjadi 404,22 ribu ton di Januari 2018. Adapun transaksi ke Timur Tengah anjlok 31 persen dan Afrika 10 persen.

Editor: Ekarina
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait