Tak Puas Fleksibilitas Harga Gabah, Petani Minta Solusi Permanen
Serikat Petani Indonesia menilai kenaikan fleksibilitas sebesar 20% dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP) belum tepat. Petani meminta agar pemerintah menerbitkan solusi yang permanen seiring dengan harga produksi padi ke beras yang sudah semakin tinggi.
Ketua Umum SPI Henry Saragih menjelaskan fleksibilitas harga sebesar 20% di atas harga pembelian pemerintah (HPP) yang diberlakukan saat musim panen raya atau hanya sampai April 2018 untuk sementara waktu memang masih membantu. "Tapi kami butuh kebijakan yang bersifat permanen,” kata Henry kepada Katadata, Selasa (13/2).
Karenanya, dia meminta pemerintah meninjau ulang HPP karena harga produksi gabah yang sudah mencapai Rp 4.200 per kilogram, meski dia juga mengaku harga rata-rata gabah di lapangan juga masih terjangkau di atas kisaran harga produksi sebesar Rp 5 ribu per kilogram.
(baca : Dapat Fleksibilitas 20%, Bulog Optimalkan Target Serapan Gabah)
Karenanya, fleksibilitas harga pembelian hingga 20% dinilai positif khusunya untuk menutup ongkos produksi beras medium per kilogram sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
Meski demikian dia sedikit menyayangkan kebijakan yang dilakukan oleh para pembantu presiden tidak sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo tentang kedaulatan pangan. Pasalnya, kedaulatan pangan butuh solusi jangka panjang karena berhubungan dengan masalah kelaparan dan kemiskinan.
Namun di sisi lain, juga masih banyak regulasi yang bersifat reaksioner dan bisa menjadi solusi jangka pendek. “Pemerintah mengarahkan bantuannya ke hal-hal yang tidak efektif,” jelasnya.
Misalnya, kebijakan pemberian benih dan pupuk kimia yang sebetulnya tidak dibutuhkan petani. Pasalnya, zat kimia justru dianggap merusak tanah sehingga ladang padi menjadi tidak produktif. Sedangkan untuk mengejar jargon swasembada, lahan digunakan untuk menanam padi 3 kali dalam setahun.
