Tak Puas Fleksibilitas Harga Gabah, Petani Minta Solusi Permanen

Serikat Petani menyayangkan kebijakan yang dilakukan oleh para pembantu presiden tidak sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo tentang kedaulatan pangan
Michael Reily
13 Februari 2018, 13:13
TAMBAH LUAS TANAM PADI
ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto
Petani memisahkan bibit padi untuk ditanam di lahan sawah di Sambiroto, Ngawi, Jawa Timur, Senin (13/3). Kementerian Pertanian berupaya menggenjot produksi pangan dengan menambah Luas Tambah Tanam (LLT) padi pada Maret 2017, yakni minimal mencapai lahan s

Serikat Petani Indonesia menilai kenaikan fleksibilitas sebesar 20% dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP) belum tepat. Petani meminta agar pemerintah menerbitkan solusi yang permanen seiring dengan harga produksi padi ke beras yang sudah semakin tinggi.

Ketua Umum SPI Henry Saragih menjelaskan fleksibilitas harga sebesar 20% di atas harga pembelian pemerintah (HPP) yang diberlakukan saat musim panen raya atau hanya sampai April 2018 untuk sementara waktu memang masih membantu. "Tapi kami butuh kebijakan yang bersifat permanen,” kata Henry kepada Katadata, Selasa (13/2).

Karenanya, dia meminta pemerintah meninjau ulang HPP karena harga produksi gabah yang sudah mencapai Rp 4.200 per kilogram, meski dia juga mengaku harga rata-rata gabah di lapangan juga masih terjangkau di atas kisaran harga produksi sebesar Rp 5 ribu per kilogram.

(baca : Dapat Fleksibilitas 20%, Bulog Optimalkan Target Serapan Gabah) 

Advertisement

Karenanya, fleksibilitas harga pembelian hingga 20% dinilai positif khusunya untuk menutup ongkos produksi beras medium per kilogram sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

Meski demikian dia sedikit menyayangkan kebijakan yang dilakukan oleh para pembantu presiden tidak sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo tentang kedaulatan pangan. Pasalnya, kedaulatan pangan butuh solusi jangka panjang karena berhubungan dengan masalah kelaparan dan kemiskinan.

Namun di sisi lain, juga masih banyak regulasi yang bersifat reaksioner dan bisa menjadi solusi jangka pendek. “Pemerintah mengarahkan bantuannya ke hal-hal yang tidak efektif,” jelasnya.

Misalnya, kebijakan pemberian benih dan pupuk kimia yang sebetulnya tidak dibutuhkan petani. Pasalnya, zat kimia justru dianggap merusak tanah sehingga ladang padi menjadi tidak produktif. Sedangkan untuk mengejar jargon swasembada, lahan digunakan untuk menanam padi 3 kali dalam setahun.

Akibatnya, penggunaan zat kimia dan lahan berlebihan justru akan memicu timbulnya hama. “Kita adalah negara tropis, hamanya semakin betah ketika lahan terus digunakan,” tuturnya.

(baca juga : Dorong Serapan Gabah, Pemerintah Naikan Fleksibilitas HPP Jadi 20%)

Kerenanya, ia pun menuturkan hal yang dibutuhkan petani sebenarnya adalah bantuan yang bersifat teknis, seperti infratsruktur penunjang produksi pascapanen untuk petani seperti gudang dan pengering. Apalagi musim panen raya bertepatan dengan musim hujan.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengkalim fleksibilitas harga dilakukan untuk menjaga kesejahteraan petani. Sebab menurutnya, harga gabah di tingkat petani sudah anjlok di kisaran harga Rp 3.800 per kg.

Untuk memaksimalkan penyerapan, Amran menuturkan pihak Kementerian Pertanian bersama Bulog telah membentuk tim serapan gabah petani (Sergap). “Kata kuncinya adalah petani jangan rugi,” jelas Amran.

Sementara, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan fleksibilitas HPP gabah telah ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi rapat terbatas pada 8 Februari 2018 lalu. “Kami lihat sampai sekarang harga gabah belum terlalu turun, sehingga Rakortas menetapkan menaikkan fleksibilitas sampai dengan 20%,” jelas Enggar.

Ia pun menekankan bahwa fleksibilitas adalah batas maksimal perubahan harga. Sehingga, harga pembelian masih dapat mengikuti dinamika harga di lapangan. “Kalau tidak dinaikkan, kasihan petani,” tuturnya.

Reporter: Michael Reily
Editor: Ekarina
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait