Tuai Polemik, Pemerintah Jelaskan Kontrak Ruangguru di Kartu Prakerja

Rizky Alika
23 April 2020, 07:20
Tuai Polemik, Istana Jelaskan Kontrak Ruangguru di Kartu Prakerja.
instagram/@belvadevara
Pendiri startup pendidikan Ruangguru, Belva Devara. Istana angkat suara soal polemik kerja sama Ruangguru dengan pemerintah dalam program Kartu Prakerja.

Penunjukkan Ruangguru sebagai salah satu mitra dalam program kartu prakerja menuai pro-kontra beberapa waktu terakhir. Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari pun menjelaskan mengenai proses kontrak para mitra, termasuk Ruangguru dalam program kartu tersebut. 

Menurutnya, pembahasan kartu prakerja telah dilakukan sejak Juni 2019 atau sebelum Denni ditugaskan untuk menangani kartu prakerja. Konsultasi dilakukan dengan para stakeholder terkait, pengusaha, dan lebih dari 50 human resource development (HRD) dari perusahaan platform digital.

(Baca: Lampaui Kuota, Pendaftar Kartu Prakerja Capai 7,65 Juta Orang)

Pemerintah lantas menyusun syarat yang harus dimiliki mitra digital platform, seperti memiliki cakupan nasional di bidang kemampuan teknologi informasi, memiliki kemampuan mengkurasi lembaga pelatihan, dan kerja sama dengan lembaga pelatihan. Syarat tersebut dinilai sebagian besar terdapat pada perusahaan unicorn.

Meski begitu, aturan itu baru keluar pada 27 Maret 2020 melalui Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Saat menawarkan kerja sama, Denni menyebut, ada dua unicorn yang menolak menjadi mitra kartu prakerja. Ini dikarenakan model bisnis mereka tidak sesuai dengan program kartu. Sedangkan ruangguru, dinilai memiliki model bisnis yang sejalan dengan kartu prakerja.

"Core business mereka memang menjual modul, dan besar. Kami tidak bisa menafikkan itu dan sudah menjadi fakta," ujar Denni.

Meski begitu, proses pemilihan mitra tidak terbatas pada unicorn yang fokus pada bisnis pendidikan dan pelatihan. Pemerintah turut mengikutsertakan Tokopedia dan Bukalapak meski model bisnis perusahaan berupa penjualan barang. Pemerintah pun menyerahkan keputusan kerja sama kepada para mitra.

Nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) kartu prakerja dengan delapan mitra pun ditandatangani pada 20 Maret 2020. Meski begitu, penandatanganan tersebut dilakukan terlambat dari rencana awal.

(Baca: Belva Luruskan Kabar Soal Mayoritas Investor Ruangguru Asal Singapura)

MoU seharusnya diteken pada November 2019. Namun tertunda, karena pemerintah ingin mendorong investor di balik para mitra untuk menanamkan dananya lebih besar. Dengan demikian, kemampuan layanan para mitra dapat lebih besar sehingga dapat melaksanakan program kartu prakerja.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Reporter: Rizky Alika
Editor: Ekarina
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...